Infografis
Suara.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristekdikti Mohamad Nasir sejak tahun 2016 dibully soal impor rektor asing. Setelah itu, wacana impor rektor asing dia hentikan.
Barulah 2019, rencana impor rektor asing kembali digaungkan. Menristekdikti meminta masyarakat tidak menentang rencana impor rektor asing. Sebab menurutnya merekrut rektor asing adalah hal biasa di dunia pendidikan.
"Saya bicara ini sudah 2016 tapi karena mereka mem-'bully' (merundung) saya habis-habisan ya saya 'stop' (hentikan) dulu lah, wah ini perlu di-'challenge' (ditantang) kembali nih, saya lebih keras lagi," ujarnya di Gedung Ristekdikti, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Dia optimistis rencana itu akan dilakukan, namun memang perlu perbaikan regulasi untuk mendukung rencana tersebut.
Baca Juga: Setelah Dibully, Menristekdikti Sebut Impor Rektor Asing Hal Biasa
"Saya yakin ini adalah jalan keluar terbaik untuk negara, jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saya hanya ingin Indonesia punya perguruan tinggi yang masuk 200 besar dunia," tuturnya.
Menristekdikti berharap tidak ada tindakan membenci terkait kontra terhadap rencana menghadirkan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka meningkatkan peringkat universitas Indonesia di kelas dunia.
"Kepada seluruh rakyat Indonesia masalah rektor asing, guru besar atau dosen asing itu di semua negara menjadi hal yang biasa bukan hal aneh dan ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita supaya ada kompetisi, daya saing. Kalau kita tidak mengkompetisikan diri di tingkat dunia mana mungkin kita akan menjadi perguruan tinggi kelas dunia," kata Menteri Nasir.
Menteri Nasir menuturkan akan berbicara tentang rencana mendatangkan rektor dari luar negeri kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dengan DPR kita bicarakan, pro dan kontra itu hal yang biasa, yang penting kalau kontra jangan terlalu membenci, kalau yang namanya kontra mari kita ajak bicara berilah kesempatan pemerintah untuk melakukan hal ini, jangan kontra langsung membenci, semua ditutup itu namanya tidak kooperatif, yang namanya koperatif itu bagaimana berilah kesempatan ini bisa jalan," ujarnya.
Baca Juga: Rencana Impor Rektor Asing Tuai Kritikan, Kali Ini dari Demokrat
Ia menuturkan ide mendatangkan rektor asing sudah ada sejak 2016 namun menuai pro kontra. Pada 2019, rencana itu mendapat persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo.
