Infografis
Suara.com - Lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mengungkapkan telah menerima ribuan laporan terkait persoalan perlindungan data pribadi. Mereka menyebut setidaknya ada sekitar lima ribu kasus penyalahgunaan data pribadi milik warga yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Pengacara LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mengatakan, dari sekitar lima ribu laporan kasus data pribadi itu terdapat berbagai macam modus yang dipergunakan oleh oknum penyalahgunaan data pribadi. Salah satunya yakni data pribadi seseorang tersebut disalahgunakan dalam praktik jasa pekerja seks komersial di media sosial.
"Ada lima ribuan kasus yang berangkat dari penyalagunaan data pribadi. Beberapa kasus, contohnya, data pribadi digunakan oleh oknum untuk pelecehan seksual," kata Jenny saat jumpa pers di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).
Jenny mengungkapkan, oknum penjual jasa pekerja seks komersial tersebut memanfaatkan data pribadi korban yang tersebar di media sosial yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah grup Whatsapp. Lewat grup tersebut kemudian data pribadi korban dipergunakan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk menawarkan jasa dan tarif pekerja seks komersial.
Baca Juga: LSM Desak Kemendagri Kaji MoU Akses Data Pribadi dengan Swasta
"Dalam grup itu, klien kami dipasang tarifnya sekian. Masalah yang kita tangani ini berasal dari penyalahgunaan data pribadi. Data pribadinya diakses begitu mudah," katanya.
Sebelumnya, Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak Kemendagri untuk mengkaji kembali nota kesepahaman (MoU) pemberian akses data kependudukan kepada 1.227 lembaga pemerintah dan swasta.
Mereka menilai semestinya pemanfaatan data penduduk untuk pembangunan yang efektif dan inklusif harus juga menjamin hak setiap orang atas perlindungan data pribadi. Sebab, kata dia, kepentingan warga termasuk perlindungan atas data pribadinya harus ditempatkan sebagai pilar utama.
"Pemanfaatan data penduduk dengan alasan untuk pencapaian tujuan pembangunan, tidak boleh mengorbankan perlindungan data pribadi warganya," kata Deputi Direktur ELSAM, Wahyudi Djafar.
Baca Juga: Polisi Sudah Identifikasi Akun Penyebar Jual Beli Data Pribadi di Medsos
