Infografis
Suara.com - Politikus Partai Gerindra yang juga mantan juru bicara Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi tidak memindahkan Ibu Kota Negara. Sebab anggaran negara di APBN tidak cukup.
Andre menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Andre mempertanyakan sumber pembiayaan dari mana untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru.
"Dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan," kata mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga ini.
Baca Juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Belum Tentukan Skema Pemindahan ASN
Berikut surat terbuka Andre Rosiade untuk Presiden Jokowi :
Bapak Presiden Joko Widodo, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun serta dalam lindungan Allah SWT.
Salam hormat,
Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru.
Bapak Presiden Jokowi, dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru yang menelan biaya sekitar Rp466 triliun, karena kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan. Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi. Jika diasumsikan, utang naik Rp466 triliun maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38,7 persen.
Baca Juga: Ruhut Sebut FH Nyinyir soal Pindah Ibu Kota, Sindir Fahri Hamzah?
Opsi kedua yang bisa dilakukan Bapak Presiden melalui penugasan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN. Sedangkan proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik. Di sini ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.
