Infografis
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi menilai rencana pemindahan ibu kota tidak melibatkan masyarakat Kalimantan Tengah sebagai wilayah tujuan ibu kota baru. Pemerintah hanya membuat keputusan sepihak.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas N Hartono mengatakan, meski dalam pertemuan Napak Tilas Perjanjian Damai Tumbang Anoi 2019 di Palangkaraya, Kamis (25/7/2019) pekan lalu, masyarakat sudah merestui pemindahan ibu kota ke Kalteng. Namun, Walhi melihat Bappenas tidak pernah bersikap transparan terkait perencanaan pemindahan Ibu Kota.
"Bappenas ini dalam proses memberikan wacana untuk pemindahan ibu kota ini terkesan otoriter karena dalam proses ini tidak melibatkan masyarakat karena, mereka mengatakan sudah melakukan kajian planologi, tata ruang, masalah lingkungan dan segala macam tetapi itu tidak transparan," kata Dimas saat ditemui di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).
Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh pemerintah daerah yang seolah tidak tahu menahu soal rencana pemindahan ibu kota yang digagas pemerintah pusat.
Baca Juga: Walhi Kalteng: Wacana Pemindahan Ibu Kota Hanya Ramai di Pulau Jawa
"Pemerintah Kalteng pun hanya sekadar menyatakan "kami akan menyiapkan lahan" hanya sebatas itu, mereka tidak membuat kajian kenapa lahan itu layak menjadi ibu kota baru," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan. Sebab sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia ada di sana.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.
Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan. Selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana.
Rencananya Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk sebuah badan otorita yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.
Baca Juga: Jokowi Segera Umumkan Lokasi Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan
