Infografis
Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tidak melibatkan masyarakat Kalimantan Tengah. Wacana itu dianggap hanya ramai dibicarakan masyarakat di Pulau Jawa.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas N. Hartono, mengatakan wacana pemerintah ibu kota itu lebih sering dibahas di Pulau Jawa, sementara masyarakat di Kalimantan tidak terlalu dilibatkan.
"Diskusi terkait pemindahan ibu kota malah lebih banyak di wilayah Jawa, di kalteng itu sedikit sekali berbicara mengenai pemindahan ibu kota, karena wacana itu pun hanya sebatas pada kalangan-kalangan tertentu yang mendiskusikannya, jadi tidak menyeluruh," kata Dimas saat ditemui di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).
Dimas menuturkan, kunjungan presiden Joko Widodo (Jokowi) ke tiga titik di Kalimantan pada 8 Mei 2019 lalu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap masyarakat Kalimantan.
Baca Juga: Bappenas: Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa Picu Kenaikan GDP 0,1 Persen
"Ya kalau berkunjung semua orang juga bisa berkunjung ke Kalteng kan, tidak terlalu signifikan," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan. Sebab sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia ada di sana.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan bahwa pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan.
Rudy menyebut pembangunan tersebut nantinya akan berdampak ke seluruh Kalimantan akan signifikan.
Ibu kota dipindahkan ke tengah agar Indonesia-sentris, seimbang terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan. Selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana.
Baca Juga: Lokasi Pemindahan Ibu Kota, Kepala Bappenas: Posisi Menentukan Prestasi
Rencananya Kementerian PPN/Bappenas akan membentuk sebuah badan otoritas yang bertugas untuk mempermudah manajemen aset dan pendaan bagi proyek-proyek KPBU utilitas.
