Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan empat tersangka terkait pengembangan penyidikan dalam kasus suap pengadaan dan penganggaran satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI).
Empat orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini adalah Ketua Unit Layanan Pengadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Leni Marlena dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI, Juli Amar Ma'ruf, Direktur Utama PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno dan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Bakamla RI.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, para tersangka diduga bersama-sama melakukan penyelewangan untuk memperkaya diri dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 54 miliar.
"Mereka diduga secara bersama-sama dengan Bambang Udoyo melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).
Baca Juga: KPK Periksa Direktur PT ME hingga Inneke Koesherawati Terkait Suap Bakamla
Menurutnya, kasus korupsi pengadaan BCSS bermula pada 15 April 2016 setelah Bambang Udoyo diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut. Kemudian, selang beberapa bulan pada 16 Juni 2016, tersangka Leni dan Jamal menjabat sebagai Ketua dan Anggota Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Bakamla Tahun Anggaran 2016.
"Untuk anggaran 2016 terdapat usulan anggaran untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BESS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp 400 miliar yang bersumber pada APBN-P 2016 di Bakamla RI," kata dia.
Alex mengatakan anggaran untuk pengadaan BCSS yang teritegrasi dengan BIIS belum dapat dicairkan. Di mana, ULP Bakamla RI tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.
Alex menyebut pada 16 Agustus 2016, ULP Bakamla RI, mengumumkan lelang Pengadaan BCSS yang telah terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp 400 miliar dan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 399,8 miliar.
Sebulan kemudian, PT. CMIT ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS.
Baca Juga: Banyak Kapal Asing Masuk Laut RI, Luhut: Bakamla Banci
Meski begitu, pada Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan. Meskipun, anggaran Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai HPS pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang.
