Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai masalah defisit yang membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus segera diselesaikan. Kalau terus dibiarkan, maka rumah sakit dan pihak terkait lainnya akan mengalami kerugian.
Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan saat ini mencapai Rp 19,41 triliun. Kalau permasalahan ini terus bergulir, menurutnya, sistem kesehatan di Indonesia akan runtuh.
"Kalau kita tidak perbaiki BPJS ini, ini seluruh sistem kesehatan kita runtuh, rumah sakit tidak terbayar, bisa sulit dia, bisa tutup rumah sakitnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Bukan hanya rumah sakit yang terancam. Menurut JK ada dokter, penjual obat, pabrik obat juga yang akan ikut mengalami kerugian karena persoalan defisit tersebut.
Baca Juga: JK Sebut Capim KPK Tidak Perlu Lapor LHKPN, Kalau...
JK juga mengungkapkan kalau Palang Merah Indonesia (PMI) ikut kena imbasnya. Hampir Rp 200 miliar kebutuhan anggaran PMI tidak dapat terbayarkan. Karena kondisi itulah, JK mengatakan kalau pemerintah telah sepakat untuk menaikan iuran BPJS demi menutupi defisit.
"Hampir Rp 200 miliar PMI tidak terbayar di seluruh Indonesia, nanti kalau begitu nanti darah tidak ada karena PMI tidak sanggup lagi mengoperasikan donor darah," tandasnya.
