Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menindaklanjuti ihwal kuburan massal bus TransJakarta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anies mengatakan akan menemui Badan Pemeriksa Keuangan RI setelah Pemprov DKI mendapat rekomendasi dari BPK.
Anies memastikan pihaknya akan mengikuti arahan dari BPK. Pasalnya BPK sudah memberikan laporan terkait pengadaan bus yang bermasalah itu.
"Semua sudah ada laporan di BPK. Siang ini nanti saya bertemu BPK juga," ujar Anies di Stadion Internasional Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (30/7/2019).
Meski demikian, Anies menyebut Pemprov DKI masih mengumpulkan data mengenai kasus tersebut. Nantinya ia akan menyampaikan kepada publik setelah datanya sudah lengkap.
Baca Juga: Anies Minta Pembagian Daging Kurban Pakai Besek Bambu
"Tentang transjakarta itu kalau datanya sudah lengkap baru saya sampaikan," kata Anies.
Untuk diketahui, kuburan massal TransJakarta di Kabupaten Bogor menjadi polemik. Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan membawa kasus tersebut ke pengadilan atau meja hijau.
Ratusan unit bus tersebut ternyata merupakan hasil pengadaan anggaran tahun 2013 atau pada masa Gubernur DKI Jakarta masa kepemimpinan Joko Widodo. Bus tersebut tidak digunakan karena dinyatakan tidak layak untuk beroperasi.
Menurut Kadishub DKI, Syafrin Liputo, pengadaan bus tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hasilnya, BPK memberikan dua poin rekomendasi.
Rekomendasi pertama meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) menagih uang muka dari PT Putera Adi Karyajaya selaku pemenang tender pengadaan bus tersebut. Namun opsi tersebut sudah tidak bisa dilakukan karena perusahaan tersebut sudah pailit.
Baca Juga: Pengamat: Anies Capres 2024, Nasdem Sedang Gertak Jokowi dan PDIP
"Sejak 2017-2018 itu diupayakan tapi ternyata para vendor tidak bisa mengembalikan dana tersebut," ujar Syafrin saat dihubungi, Senin (29/7/2019).
