Sekda Jawa Barat Jadi Tersangka Suap Proyek Meikarta

Senin, 29 Juli 2019 | 20:46 WIB
Sekda Jawa Barat Jadi Tersangka Suap Proyek Meikarta
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. (Suara.com/Welly Hidayat)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Hingga akhirnya, pada Mei 2017, Neneng pun akhirnya menandatangani keputusan bupati tentang IPPT dengan luas kurang lebih 846.356 meter untuk pembangunan komersial area apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, perumahan, dan perkantoran kepada PT Lippo Cikarang.

Dimana untuk realisasikan janji pemberian suap sebelumnya, atas persetujuan Bartholomeus, staf PT Lippo Cikarang pada divisi land acquisition and permit mengambil uang dari pihak PT Lippo Cikarang sebanyak Rp 10,5 miliar. Uang tersebut diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya secara bertahap.

"Tersangka BTO itu setidaknya sudah menyetujui lima kali pemberian tersebut kepada Neneng, baik dalam bentuk USD dan rupiah dengan total Rp 10,5 miliar," ungkap Saut.

Sementara, penetapan tersangka Iwa Karniwa ketika Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menerima uang untuk mengurus peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang kemudian dibagikan kepada sejumlah pihak agar mempermudah proses pembahasannya.

Baca Juga: Adik Terpidana Suap Meikarta Maju Cawabup Bekasi, Ini Kata Pengamat Hukum

Selanjutnya, April 2017 setelah masuk pengajuan rancangan Perda RDTR, Neneng selanjutnya diajak Sekretaris Dinas PUPR untuk bertemu pimpinan DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. Pada pertemuan itu, dijelaskan bahwa pimpinan DPRD meminta uang untuk pengurusan tersebut.

Setelah rancangan Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu disetujui DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dibahas, Raperda justru tidak segera bahas oleh POKJA Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) padahal dokumen pendukung sudah diberikan.

Selanjutnya, Neneng Rahmi yang sudah lebih dahulu dijerat KPK mendapatkan informasi bahwa tersangka IWK meminta uang Rp 1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi.

"Permintaan itu diteruskan pada salah satu karyawan PT. Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan," ujar Saut

Kemudian, pihak Lippo menyerahkan uang pada Neneng. Selanjutnya sekitar Desember 2017 dalam dua tahap menyerahkan uang kepada IWK.

Baca Juga: Terima Suap Proyek Meikarta, Bupati Bekasi Neneng Divonis 6 Tahun Penjara

"Neneng malalui perantara menyerahkan uang pada tersangka IWK dengan total Rp 900 juta terkait pengurusan RDTR di provinsi Jawa Barat," tutup Saut

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI