Infografis
Suara.com - Nelayan yang menggantungkan hidupnya di perairan Karawang, Jawa Barat kini bukan lagi mengail ikan namun limbah akibat kebocoran minyak pipa dan gas pada proyek milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West.
Para nelayan itu 'mendadak' jadi buruh harian lepas PT. Pertamina untuk membersihkan limbah yang mencemari laut dan pesisir Karawang hingga kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.
Kebocoran itu terjadi di pengeboran minyak pada anjungan YYA-1 Pertamina sejak 12 Juli 2019. Respons dini yang diberikan PT. Pertamina ialah memobilisasi nelayan untuk ikut membantu mengangkat limbah-limbah itu dari perairan.
"Jadi satu peran itu ditentukan ada kuota 50-60 karung dan kompensasinya Rp 1.500.000," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).
Baca Juga: Kemenkes Disebut Cuek soal Zat Berbahaya Terkait Kebocoran Minyak Pertamina
Pembayaran sebesar Rp 1.500.000 itu diberikan kepada empat nelayan yang memungut limbah dengan satu perahu. Susan kemudian mengatakan bahwa nelayan mau tidak mau menjadi 'buruh harian lepas' Pertamina demi kelangsungan hidup ke depannya.
"Jadi ketika melihat lautnya tercemar oleh limbah yang sedemikian rupa otomatis mau tidak mau mereka turun dan membersihkan," ujarnya.
Namun yang membuat Susan geram ialah ketika para nelayan itu tidak diberikan pakaian ataupun alat pelindung saat memungut limbah itu. Dari hasil tinjauan, hanya petugas dari Pertamina yang menggunakan pakaian khusus.
"Nah ini kan jadi konyol, kalau memang betul itu adalah orang perusahaan dia sudah tau konsekuensinya itu apa. Hanya mereka yang dipakaikan safety seperti itu, masyarakat tidak dibekali, mereka yang disuruh mungut. Ini kan sama saja merendahkan sekali Pertamina ini," tuturnya.
Padahal dari limbah yang mencemari perairan itu terdapat zat berbahaya yakni Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH). Karena itu, Kiara bersama dengan Jaringan Advokasi Tambang menuntut Pertamina dan pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat demi kesehatan para penduduk di kawasan sepanjang pesisir.
Baca Juga: Walhi: 45,37 Km Persegi Laut Karawang Kena Tumpahan Minyak Pertamina
Pemerintah bisa membangun posko kesehatan di lokasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap penduduk yang terpapar zat-zat berbahaya tersebut.
