Infografis
Suara.com - Isu Gerindra Gabung ke Pemerintah, Golkar Pelajari Visi-Misi Prabowo
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyebut belum ada kesepakatan terkait kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pimpinan Presiden Jokowi.
Lodewijk mengatakan pembahasan mengenai kabar Partai Gerindra yang akan bergabung dengan koalisi akan dibahas dengan para ketua umum partai koalisi, setelah mempelajari visi dan misi yang diusung oleh partai berlambang Garuda tersebut.
"Belum ada kesepakatan soal (bergabungnya) Gerindra. Itu tentunya konteksnya nanti para ketum partai berkumpul baru akan bercerita dan membahas tentang koalisi. Sebenernya intinya bukan cerita koalisi atau oposisi, tapi bagaimana semangat yang sudah terbangun selama ini bisa kita jaga untuk mengawal Jokowi lima tahun ke depan," ujar Lodewijk usai acara pembubaran TKN Jokowi-Ma'ruf di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2019).
Baca Juga: Disebut Siap Bergabung, Gerindra: Jangan Khawatir Kami Ambil Jabatan
Pernyataan Lodewijk menyusul kabar Partai Gerindra yang akan bergabung dengan Koalisi Jokowi-Ma'ruf di pemerintahan.
Isu bergabungnya Partai Gerindra menyusul pertemuan Jokowi dan Prabowo pada 13 Juli 2019 dan pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri pada 24 Juli 2019.
Golkar kata Lodewijk masih menunggu kesepakatan para ketua umum partai terkait kemungkinan bergabungnya Gerindra.
"Golkar tergantung dari kesepakatan dari para ketua umum partai. Dan yang paling penting sebagai user Pak Jokowi kita tunggu pokok-pokok keinginannya gimana," ucap dia.
Lodewijk menuturkan pada dasarnya visi dan misi Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo sama, namun strategi kampanye yang berbeda.
Baca Juga: Ogah Ganggu Koalisi Jokowi, Gerindra: Mau Sampai Kapan Gontok-gontokan?
Namun sebelum mengajak Gerindra bergabung ke koalisi, Lodewijk mengatakan seharusnya Jokowi dan Prabowo harus menyamakan pandangan terlebih dahulu untuk lima tahun kedepan.
"Tapi pada dasarnya kita pelajari apa visi misinya pak Prabowo dan Jokowi, pada dasarnya sama kok. Hanya cara mencapainya yang sedkit berbeda. Karena sensenya orang kan berbeda-beda.
"Yang jelas pak Jokowi sudah berpengalaman 5 tahun memimpin negeri ini. Sudah banyak referensinya sedangkan pak Prabowo kan belum hanya mendengar masukan, itu yang perlu disinkronkan. Jadi apa yang disumbangkan pak Prabowo ke visi misi Jokowi itu tidak ada yang salah," sambungnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf itu menyebut politik bersifat cair. Bahkan ia tak menyangka rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo berjalan dengan cepat.
"Kami tunggu. Politik ini kan sangat cair. Kami juga tidak menyangka bahwa proses rekonsiliasi berjalan demikian cepat. Dan menurut saya di dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara sangat bagus. Nah ke depan gimana tolok ukur dalam konteks koalisi itu kita tunggu terkait ketum lain," kata Lodewijk.
Namun mengenai pembagian kursi kabinet, partainya menyerahkan kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang menduduki posisi kabinet.
Tapi kalau dalam konteks kabinet itu tergantung beliau sendiri karena hak prerogatifnya pak Jokowi untuk menentukan siapa yang masuk dan tidak," tandasnya.
