Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris menilai, presiden terpilih Jokowi tidak perlu mengajak partai politik dari kubu lawan untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahannya. Sebab, hal tersebut dianggap tak baik untuk negara.
Melalui akun Twitter miliknya @sy_haris, Syamsuddin Haris menilai mengajak parpol bergabung dalam koalisi tak perlu dilakukan. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh Jokowi.
"Tidak perlulah beliau memberi kesan hendak mengajak parpol yang kalah Pilpres untuk masuk ke dalam pemerintah. Hal itu bukan hanya tidak baik bagi negeri ini, tapi juga tidak bagus untuk legacy Jokowi sendiri," kata Syamsuddin Haris seperti dikutip Suara.com, Jumat (26/7/2019).
Seharusnya, Jokowi bisa lebih percaya diri dalam menentukan susunan kabinet kerja 5 tahun mendatang.
Baca Juga: Pemkot Jakpus dan DKPKP Cari Lahan untuk Pedagang Hewan Kurban
Sebab, ini merupakan kali kedua Jokowi memimpin sebuah negara sehingga memiliki pengalaman yang cukup untuk meracik susunan kabinet sendiri.
"Untuk periode kedua, Pak @jokowi mestinya bisa lebih percaya diri dalam membentuk kabinet," ungkap Syamsuddin Haris.
Untuk diketahui, sejumlah partai ek BPN berlomba-lomba merebut perhatian Jokowi agar bisa bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
Beberapa partai secara terang-terangan sudah meminta beberapa kursi menteri dan jabatan strategis lainnya kepada Jokowi.
Padahal sebelumnya dalam Pilpres 2019, partai tersebut tidak memberikan dukungan terhadap Jokowi. Mereka tergabung dalam koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca Juga: Dokter Disabilitas Dibatalkan Jadi ASN, Ombudsman: Republik Macam Apa?
Namun, sejak Jokowi-Maruf Amin dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, para partai eks BPN ini terus memberikan sinyal hendak merapat ke koalisi Jokowi demi mengincar jabatan strategis.
