Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Umar Ritonga, buronan kasus suap sejumlah proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara sebagai tersangka. Umar juga sudah ditahan selama 20 hari ke depan sejak hari ini, Jumat (26/7/2019).
Umar tiba di KPK pada pukul 00.00 WIB diini hari. Umar ditangkap pada Kamis (25/7/2019) pagi sekitar pukul 07.00 WIB di Sumut.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan umar akan ditahan selama 20 hari ke depan, atau hingga 14 Agustus 2019.
"UMR (umar) kami lakukan penahanan 20 hari pertama dirutan cabang KPK di K-4," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi.
Baca Juga: Lukisan Prabowo Disoroti KPK, Romo Benny: Pasti Dilapor, Bu Mega Taat Hukum
Untuk diketahui, Umar ditangkap di kediamannya di Medan, Sumatra Utara setelah petugas KPK mendapatkan laporan dari lurah setempat.
Penangkapan itu dilakukan lantaran Umar diduga terlibat dalam kasus suap eks Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.
Sejak namanya masuk daftar pencarian orang (DPO) pada 24 Juli 2018, Umar sempat bersembunyi di daerah Perawang, Siak, Riau. Namun, setelah dibujuk Lurah Yusuf Harahap, Kepala Lingkungan Khoirudin Saleh Harahap dan Bupati Labuhan Batu Andi Suhaimi akhirnya Umar mau menyerahkan diri.
Penangkapan buronan Umar berkaitan dengan kasus suap eks Bupati Pangonal Hararap. KPK pun telah menetapkan Pangonal sebagai tersangka terkait kasus suap proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumut tahun anggaran 2018. Kekinian Pangonal juga sudah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan
Pangonal disebut menerima uang Rp 576 juta yang merupakan pemenuhan dari permintaan sang Bupati sekitar Rp 3 miliar dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra.
Baca Juga: Ajudan Kaya Gubernur Kepri Penuhi Panggilan KPK
Sebelumnya sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp 1,5 miliar. Namun tidak berhasil dicairkan.
Diduga uang sebesar Rp 500 juta diberikan Effendy melalui Umar Ritonga dan seseorang berinisial AT kepada Pangonal Harahap, yang bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu senilai Rp 23 miliar.
