Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Habib Aboebakar Alhabsyi menegaskan bahwa PKS mantap jadi oposisi. Dia menyebut oposisi yang bermartabat.
PKS akan menjalankan fungsi kontrol di parlemen terhadap jalannya pemerintahan.
"Oposisi bermartabat adalah sikap yang mewakili kepentingan rakyat untuk sejahtera dan adil. Bukan mewakili kelompok sendiri yang asal berbeda," kata Habib Aboebakar dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/7/2019).
PKS pun janji menjadi pihak pertama yang melawan pemerintah jika mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. PKS akan menjadi partai yang paling lantang menolak kebijakan yang tidak pro rakyat.
Baca Juga: PDIP Tak Mau Ambil Pusing soal Sikap Oposisi PSI di DKI
"Kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai kepentingan rakyat, PKS yang terdepan berteriak berhadapan dengan pemerintah," ujarnya.
Aboebakar yang merupakan anggota Komisi III DPR itu menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf perlu sparing partner agar maksimal melayani rakyat. Menurut dia, di negara yang menganut sistem demokrasi, kontrol terhadap pemerintah sangat diperlukan agar jalannya pemerintahan berjalan dengan baik.
"Sepeda itu bergerak kalau pedal kiri jalan turun ke bawah maka pedal kanan main juga, kalau dia berhenti maka akan jatuh sepeda itu. Sama juga dengan negara kalau ada kontrol maka akan berjalan baik dan kalau tidak maka akan berat nanti," katanya.
Dia menegaskan PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan, karena belajar dari PDI Perjuangan, dua periode menjadi oposisi namun bersikap santai.
Selain itu dia mengatakan terkait sikap elite Partai Gerindra yang bertemu dengan elit partai yang notabene menjadi rival di Pemilu Presiden 2019, itu merupakan keputusan dari Partai Gerindra sendiri bukan dari keputusan di koalisi adil dan makmur.
Baca Juga: Oposisi atau Berkoalisi? Gerindra Ingin Begini
"BPN Prabowo-Sandi sudah selesai, 28 Juni lalu dibubarkan, jadi sudah tidak ada lagi koalisi dan silahkan mengambil tindakan masing-masing," ujarnya.
