Infografis
Suara.com - Partai Gerindra siap bergabung dengan koalisi Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, jika dibutuhkan untuk berkontribusi di dalamnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (25/7/2019). Edhy mengemukakan jika Gerindra siap apabila memang dibutuhkan untuk ikut bergabung dan berkontribusi di dalam pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Edhy mengacu pada perkataan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto ketika bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Rabu (25/7/2019) kemarin.
"Pak Prabowo juga menegaskan, yang disampaikan ke kami setelah itu ya. Bu, secara prinsip ya kita kalaupun memang, kan sudah juga disampaikan ke Pak Jokowi, kalau memang kita dibutuhkan ya kita siap. Tapi kalau tidak, ya kita di luar juga enggak ada masalah," kata Edhy.
Baca Juga: Ogah Ganggu Koalisi Jokowi, Gerindra: Mau Sampai Kapan Gontok-gontokan?
Edhy mengatakan seandainya Gerindra masuk ke dalam pemerintahan, maka tak lantas eksistensinya bebas di tengah Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Apalagi, lanjutnya, sampai menggerecoki urusan kursi di kabinet yang sudah dijatahkan untuk partai pendukung.
"Jangan khawatir dengan adanya kita, kemudian seolah-olah kita akan mengambil jabatan siapa. Kita sudah 10 tahun istilahnya di luar pemerintahan dan buat kita membangun negeri itu tidak harus dengan jabatan," kata Edhy.
"Kalau hanya sekedar cari jabatan kan bukan tipikalnya Pak Prabowo, beliau, faktanya ya beliau sudah mengabdi tentata 30 tahun berapa kalau mau mati masa tujuannya hanya sekecil ini," sambungnya.
Ia juga menegaskan, Gerindra tak mengincar apapun jika ternyata dibutuhkan untuk berada di dalam pemerintahan.
"Nah sekali lagi kalau memang diminta secara prinsip demi merah putih, demi burung Garuda, ya beliau siap," tandasnya.
Baca Juga: PKS Sebut Parpol Pendukung Jokowi Tak Nyaman Jika Gerindra Gabung
Untuk diketahui, meski belum menyatakan sikap resmi ke arah koalisi atau oposisi sebagai tempat berlabuh, Gerindra menyatakan diri tidak mau dianggap pengganggu dalam internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang terdiri dari partai pendukung Jokowi.
