Infografis
Suara.com - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean geram dengan pernyataan pengamat politik dari LIPI, Profesor Syamsuddin Haris yang menyebut para parpol berebut posisi pimpinan MPR lantaran mengejar fasilitas.
Ferdinand Hutahaean menilai pernyatan Syamsuddin Haris sebagai bentuk pelecehan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter miliknya @ferdinandhaean2. Pernyataan Syamsuddin Haris dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga MPR dan UUD 1945 sebagai dasar hukum MPR.
"Ini jelas-jelas bentuk pelecehan kepada lembaga MPR yang diatur oleh Konstitusi, pelecehan kepada UUD 1945 yang menjadi dasar hukum MPR," kata Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Suara.com, Rabu (24/7/2019).
Baca Juga: Protes, Kelompok Misterius Corat-coret Gedung Bupati Bojonegoro
Lebih lanjut, Ferdinand Hutahaean juga menyebut bila pernyataan yang dilontarkan oleh Syamsuddin Haris sebagai bentuk fitnah.
Ia tidak terima bila parpol berebut posisi pimpinan MPR hanya karena ingin menduduki posisi tertinggi dan mendapatkan sejumlah fasilitas.
"Fitnah terhadap semua Pimpinan MPR karena seolah para pimpinan itu cuma mau mengejar fasilitas saja," ungkap Ferdinand Hutahaean.
Sebelumnya, Syamsuddin Haris menilai kerjaan pimpinan MPR tidak jelas namun selalu menjadi incaran para parpol.
Ia meyakini bila para parpol mengincar berbagai fasilitas jabatan dan protokol yang disediakan untuk posisi tersebut.
Baca Juga: Usai Bertemu Megawati, Prabowo Siap Menyambung Kekeluargaan
"Para jurnalis bertanya, mengapa parpol berebut jabatan pimpinan MPR, padahal kerjaannya gak jelas, kecuali sekadar sosialisasi 4 pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika). Jawabannya saya kira jelas, mereka berebut fasilitas jabatan & protokol sebagai pimpinan MPR," cuit @sy_haris.
Setelah PKB, Golkar, Gerindra secara terang-terangan ingin menduduki kursi ketua MPR periode 2019-2024., sekarang giliran Partai Demokrat yang juga ikut mengharapkan posisi tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan bahkan turut mengungkit ketua MPR era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014.
Saat itu, kata Syarief, posisi ketua MPR diserahkan kepada PDI Perjuangan yang notabenenya sebagai partai oposisi.
Syarief berharap pada periode 2019-2024, ada timbal balik di mana posisi ketua MPR bisa dijabat oleh perwakilan dari Demokrat.
