PSI Akan Jadi Oposisi di DPRD DKI, Tsamara: Kepentingan Publik Tetap Utama

Rabu, 24 Juli 2019 | 13:29 WIB
PSI Akan Jadi Oposisi di DPRD DKI, Tsamara: Kepentingan Publik Tetap Utama
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Tsamara Amany (Suara.com/ Adit Rianto)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memutuskan akan menjadi parpol oposisi di DPRD Jakarta. Partai yang diketuai Grace Natalie itu mendapat lima kursi DPRD Jakarta periode 2019-2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Tsamara Amany mengatakan, meski akan menjadi parpol oposisi, PSI memastikan akan mengutamaakn kepentingan rakyat Jakarta.

"Kami di @psi_id akan menjadi oposisi di DPRD DKI Jakarta. Tapi kepentingan publik selalu kami utamakan," cuit Tsamara melalui akun media sosial twitternya, @TsamaraDKI, Rabu (24/7/2019).

Setelah perwakilan PSI resmi dilantik, Tsamara mengatakan isu yang akan dibahas pertama kali adalah proses pemilihan Wagub khususnya soal kompetensi kandidat. Ia mengangap penyelesaian pemilihan Wagub harus diselesaikan secara transparan.

Baca Juga: Geruduk Acara PRD, Jubir PSI Minta Kemendagri Tak Perpanjang Izin FPI

"Persoalan Wagub DKI harus segera diselesaikan secara transparan. Kami akan dorong debat publik untuk menilai kompetensi calon Wagub," kata Tsamara.

Untuk diketahui, pemilihan Wagub DKI masih berjalan lambat di DPRD DKI. Proses terakhir adalah pengesahan tata tertib (tatib) di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).

Namun tatib belum kunjung disahkan karena Rapimgab selalu ditunda karena hanya sedikit anggota DPRD yang hadir dan tidak memenuhi syarat minimal anggota kuorum. Jika nantinya tatib disahkan dan berlanjut ke rapat paripurna namun masalah kuorum belum selesai, sesuai mekanisme ada kemungkinan pemilihan Wagub akan diulang.

Kemungkinan tersebut dinilai bisa terjadi oleh Ketua Fraksi partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus. Ia mengungkap adanya kemungkinan para anggota DPRD tidak menyetujui dua orang kandidat Wagub yang dicalonkan.

Menurut Bestari, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu dianggap oleh anggota DPRD tidak memiliki kelas atau grade yang sesuai untuk menjadi Wagub DKI. Karena itu, hal tersebut bisa menjadi alasan para anggota DPRD tidak menghadiri Rapimgab.

Baca Juga: Amien Rais Singgung Jatah Kekuasaan, PSI Tagih Jalan Kaki Jogja-Jakarta

"Mereka ini kan mungkin melihat bahwa gradenya kurang bagus. Kita kepingin grade yang A plus," ujar Bestari saat dihubungi, Senin (22/7/2019).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI