Infografis
Suara.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan Pengawasan Teknis Penataan Ruang Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam acara tersebut ada beberapa topik yang dibicarakan, salah satu yang menjadi sorotan adalah belum lengkapnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).
Provinsi Riau dan Provinsi Kepri merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Riau baru memiliki Perda RT/RW tingkat provinsi, sedangkan untuk tingkat kabupaten/kotanya belum ada. Adapun di Kepri, masih ada satu kota lagi yang belum punya Perda RT/RW, yaitu Kota Batam. Untuk itu, melalui Wastek ini, kami ingin mengetahui potret utuh kondisi penyelenggaraan penataan ruang di daerah, termasuk permasalahan mengapa RTRW kabupaten/kota hingga saat ini belum diperdakan,” ujar Budi Situmorang, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dalam pembukaan Workshop Pengawasan Teknis Penataan Ruang (Wastek), di Kota Batam, Rabu (17/7/2019).
Batam menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kepri yang belum memiliki Perda RT/RW. Padahal kota ini memiliki potensi yang luar biasa, antara lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan di regional Sumatera.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Mulai Susun RKAKL Tahun Anggaran 2020
“Selain untuk industri, Batam juga memiliki lokasi strategis untuk menjadi komplementaritas Singapura. Untuk itu, Perda RT/RW Kota Batam perlu segera selesai, untuk dapat menjadi acuan pembangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang,” tambahnya.
Perda RT/RW merupakan bagian dari kinerja pengaturan penataan ruang, yang menjadi salah satu aspek penilaian dalam Wastek. Selain pengaturan, Wastek juga dilakukan terhadap kinerja pembinaan penataan ruang, serta pelaksanaan penataan ruang yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Setelah didapatkan potret utuh kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lengkap dan menyeluruh, maka akan dapat diketahui, aspek mana yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.
Budi menilai, Perda RT/RW merupakan hal yang mendesak, karena menjadi dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiadaannya akan mengakibatkan kinerja aspek pengaturan menjadi rendah.
Demikian pula dengan kinerja aspek-aspek lainnya, yang dilaksanakan berdasarkan RT/RW.
Baca Juga: BPJSTK Lindungi Pekerja non-ASN di Kementerian ATR / BPN
“Dari RT/RW kemudian diturunkan anggaran pembangunannya. Kalau tidak ada RT/RW, bagaimana mau memanfaatkan ruangnya?” ujarnya.
