Infografis
Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pemerintah tidak akan mundur dengan gugatan kasus kebakaran hutan. Pemerintah akan mengajukan peninjauan kembali (PK) setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Presiden Joko Widodo.
Siti mengatakan pemerintah tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.
"Ya tetap dong, kan di dalam prosedur hukumnya ada, jadi prosedurnya dijalanin dulu semua," ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Siti membantah pemerintah tak mengikuti keputusan MA yang menolak kasasi. Pasalnya kata dia, masih ada ruang untuk pemerintah mengajukan PK.
Baca Juga: Ini Jurus KLHK Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan
"Bukan nggak mau ngikutin, prosedurnya hukumnya ya semua ruang untuk proses hukumnya diikuti. Artinya kita mengikuti ruang yang ada dalam ketentuan hukum acara jadi kita ikutin," kata dia.
Ketika ditanya apakah tetap mengikuti prosedur hukum setelah PK, Siti mengatakan hal tersebut menunggu keputusan PK.
"Ya tergantung keputusannya nanti jangan sekarang," tandasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Presiden Jokowi terkait kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah tahun 2015.
Putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Nurul Elmiyah selaku ketua majelis hakim dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.
Baca Juga: Gunung Mas, Calon Ibu Kota Negara Baru Siaga Darurat Kebakaran Hutan!
Untuk diketahui, kasus yang menyasar Jokowi ini bermula saat sekelompok masyarakat menggugat Kepala Negara pada tahun 2016. Gugatan itu juga ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
