Infografis
Suara.com - Anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menyebut anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar lebih galak daripada Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Arief menilai oknum pengawasan Pemilu (Panwaslu) di bawah pengawasan Fritz tidak akan bisa main-main.
Hal itu dikatakan, Arief dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019, di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2019).
Awalnya, majelis hakim tengah mendengarkan keterangan saksi atas nama Fauzan Ja'far dari pihak termohon yakni KPU RI atas gugutan caleg DPRD Dapil V kabupaten Bangkalan nomor urut 04 dari Partai Hanura, Achmad Fauzan.
Achmad menggugat KPU lantaran diduga melakukan pengurangan suara terhadap dirinya dan penggelembungan suara pada rival internal partainya calon nomor urut 02 dari Partai Hanura, Subaidi.
Baca Juga: 21 Perkara Sengketa Pileg 2019 Pada Panel III Tak Ditindaklanjuti MK
Dalam dalil permohonannya, Achmad mempertanyakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang tiba-tiba meminta KPU Bangkalan untuk melakukan pencocokan perolehan suara berdasar form DA1 kecamatan Kamal dengan form C1 di seluruh TPS Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal.
Sementara, dalam proses pencocokan KPU Bangkalan justru mencocokkan berdasar form C1 milik Bawaslu kabupaten Bangkalan bukan berdasar C1 Plano.
Terkait hal itu, Fauzan yang merupakan mantan ketua KPU Bangkalan dalam keterangan sebagai saksi dari pihak termohon menjelaskan bahwasanya sempat ada protes dari salah satu saksi dari Partai Hanura, yang merasa dirugikan atas perolehan suara.
Kemudian, muncullah rekomendasi dari Bawaslu Bangkalan untuk melakukan pencocokan perolehan suara dari form C1.
Lebih lanjut, kata Fauzan, atas rekomendasi Bawaslu tersebut pihaknya akhirnya menindaklanjutinya. Bahkan, partai Hanura sendiri bersedia untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
Baca Juga: MK Putuskan 23 Perkara PHPU Pileg 2019 Tak Ditindaklanjuti
"Karena pendapat Bawalsu seperti itu di rekomendasi, kita ikuti dan kita tawarkan ke saksi Hanura. Bersedia ikuti, sehingga kami ikuti C1 pembetulan di Bawaslu," kata Fauzan.
Kemudian, anggota mejelis hakim MK, Arief pun bertanya kepada Fauzan bahwa sebenarnya permasalahan tersebut sudah jelas.
"Jadi sebenarnya sudah enggak ada persoalan ya?" tanya Arief kepada Fauzan
"Enggak ada. Dan saksi Hanura di Kabupaten itu tanda tangan, yang enggak tanda tangan itu hanya saksi kabupaten untuk DPRD itu hanya PAN yang Kwanyar," jawab Fauzan.
Kemudian, Arief pun tiba-tiba menyinggung soal sosok anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar.
Menurut Arief, Bawaslu merupakan lembaga independen, apalagi dibawah pengawasan Fritz yang dinilai galaknya melebihi anggota Kopassus tidak mungkin ada oknum petugas Bawaslu yang berani nakal.
"Bawalsu kan lembaga independen, enggak mungkin bermain-main ya, kalau sekarang di bawah Pak Fritz itu enggak main-main yang di bawah tuh. Pak Fritz itu melebihi Kopassus galaknya, haha," ujar Arief disambut gelak tawa peserta di ruang sidang.
