Infografis
Suara.com - Meski belum secara resmi diputuskan dalam majelis syuro, namun sikap politik yang ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampak jelas untuk berada di oposisi.
Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid soal partainya yang akan tetap konsisten untuk
"Sikap dasar PKS kan masih berdasarkan keputusan Majelis Syuro sebelumnya yaitu kami berada di luar pemerintahan, kami juga belum tahu kapan diputuskan. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada keputusan baru dan PKS masih istiqamah oposisi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Terkait sikapnya yang memilih berada di oposisi, PKS tidak berencana untuk mengajak partai lainnya untuk memilih sikap yang sama. Terutama ialah kepada partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.
Baca Juga: Politikus PKB: PKS dan PAN Partai Enggak Jelas, Cuma Merecoki
Termasuk juga PAN, yang didorong oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais agar tidak bergabung dengan koalisi Jokowi.
"Enggak lah masing-masung sudah tahu posisinya kok. Kami tidak dalam posisi ajak mengajak. Kami masing-masing tahu tentang tangggung jawab sosial politiknya sekaligus memahami sikap yang perlu diambil," kata Hidayat.
Diketahui, Amien Rais sempat meminta PAN tidak berkoalisi dengan Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin. PAN diharapkan tetap mengambil sikap sebagai partai oposisi untuk mengimbangi partai koalisi pemerintahan yang sudah gemuk.
Salah satu pendiri PAN itu beranggapan pihak oposisi sangat penting dalam sistem demokrasi di Indonesia untuk mengontrol kinerja pemerintahan.
"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (koalisi)," kata Amien Rais saat jumpa pers di Kantor DPP PAN, Jalan Daksa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
Baca Juga: Ikutan FaceAppChallenge, Politisi PKS Mardani Disebut Mirip SBY
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan, jadi demokrasi bodong," lanjutnya.
Namun, PAN sendiri belum menentukan sikap resmi akan bergabung di koalisi Indonesia Kerja atau menjadi oposisi di pemerintahan 2019-2024. Keputusan itu baru terjawab saat mereka menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Juli atau Agustus 2019.
