Kontroversi Anggaran Getah Getah, PDIP: Inspektorat Harus Turun Tangan

Senin, 22 Juli 2019 | 15:53 WIB
Kontroversi Anggaran Getah Getah, PDIP: Inspektorat Harus Turun Tangan
Fakta instalasi Bambu Getah Getih menurut Anies Baswedan. (Instagram/@aniesbaswedan)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono meminta Inspektorat DKI Jakarta turun tangan untuk mengusut anggaran instalasi Getah Getih. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut anggaran yang dipakai untuk pembuatan patung berbahan kayu itu mencapai Rp 550 juta, namun pembuatnya, Joko Avianto menyebut biaya produksinya saja kurang dari Rp 300 juta.

Gembong menyebut selisih Rp 250 juta itu harus ditelusuri oleh pihak inspektorat selaku yang memiliki kewenangan. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mengklarifikasi adanya penyimpangan.

"Ya inspektorat mesti turun lah menanggapi itu. Nyimpangnya dimana. Kan yang teralokasikan 550," kata Gembong saat dihubungi, Senin (22/7/2019).

Gembong mengaku akan meminta pihak inspektorat agar segera menindaklanjuti. Menurutnya hal ini penting dilakukan agar kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa.

Baca Juga: Kontroversi Pembongkaran Instalasi Bambu Getah Getih

"Ya pasti lah. Karena ini kan ada penyimpangan ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa aneh jika pembongkaran instalasi getah getih dipersoalkan. Bahkan sampai ke harga pembuatannya.
Anies menjelaskan duit proyek Instalasi Bambu Getah Getih dirasakan pengrajin bambu dan penjual bambu lokal. Anies mengatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta ingin mengembangkan tradisi dan karya seni asal Indonesia.

"Kemarin sempat diramein tuh bambu. Bambu itu impor atau lokal? Lokal, ini adalah material yang sangat dekat dengan ke-Indonesiaan kita karena itu ketika kita mau membuat instalasi kita pilih instalasi bambu, supaya apa? Supaya anggaranya diterima oleh para pengrajin bambu, para petani bambu, para tukang yang terkait kegiatan bambu," tutur Anies.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI