Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman. Politikus PAN itu akan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus suap Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN-P 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Sukiman akan diperiksa untuk tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasamba (NPA).
"Kami periksa Sukiman kapasitas saksi untuk tersangka NPS (Natan Pasamba)," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (22/7/2019).
Dalam kasus ini, Sukiman sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, KPK belum melakukan penahanan.
Baca Juga: Jadi Tersangka Korupsi, Gerindra Tak Berikan Bantuan Hukum Untuk Darmawan
Selain Sukiman, penyidik KPK juga memanggil Tenaga Ahli Fraksi PAN DPR RI Suherlan dan mantan Kasi Perencanaan DAK Non Fisik Dirjen Perimbangan Keuangan Rifa Surya.
Keduanya, pun diperiksa untuk tersangka Natan Pasamba.
Hingga saat ini Febri belum mau menuturkan apa yang akan didalami penyidik KPK, terhadap pemanggilan tiga saksi untuk kasus suap Dana Perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak tersebut.
KPK menduga Sukiman menerima suap antara bulan Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa perantara. Dari pengaturan tersebut akhirnya Kabupaten Arfak, Papua Barat mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017, sebesar Rp 49,915 miliar dan alokasi DAK pada APBN- P 2018 sebesar Rp 79,9 miliar.
Sukiman sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Singapura Kembalikan Uang Jutaan Dolar Dana Korupsi 1MDB ke Malaysia
Sementara, Natan tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
