Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut tidak ada pembagian porsi untuk jatah-jatah menteri pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II.
Hal itu disampaikan Hasto saat mendengar pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menyebut ada kesepakatan antara Jokowi dan Prabowo Subianto dengan presentase 55:45.
Hasto menjelaskan pembagian kursi menteri merupakan hak sepenuhnya dari Jokowi yang memiliki hak prerogatif presiden. Partai politik hanya bisa mengusulkan nama-nama yang diajukan untuk mengisi pos-pos menteri.
"Kita bernegara bedasarkan konstitusi tidak ada jatah-jatah menteri dengan pengertian itu hak preogratif sepenuhnya," jelas Hasto di Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Baca Juga: Tahu Aturan, Zulkifli Hasan: PAN Enggak Akan Minta Jatah Menteri ke Jokowi
"Partai boleh mengusulkan tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas karena menteri bukan petinggi biasa," sambungnya.
Karena itu, Hasto keberatan dengan yang disampaikan Amien. Hasto menegaskan pembentukan kabinet pada Pemerintahan Jokowi Jilid II bukan persoalan jatah menteri yang bisa diperoleh dari masing-masing parpol. Akan tetapi, pembentukan kabinet menteri semata-mata untuk menjalankan visi dan misi yang dirumuskan Jokowi untuk kemajuang bangsa ke depannya.
"Kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping pak Jokowi menjadi pembantu daripada presiden di dalam menjalankan visi misi presiden," katanya.
Untuk diketahui, Amien Rais sempat membeberkan isi pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Saat itu, Amien bicara soal syarat rekonsiliasi yaitu kesepakatan program Indonesia dan pembagian porsi 55:45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain," kata Amien di acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri Yang Tercinta' di Gedung Dewan Dakwah, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Baca Juga: Dukung Jokowi di Awal, Airlangga Berharap Jatah Menteri Golkar Lebih Banyak
"Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien.
