Infografis
Suara.com - Politikus Partai Golkar Lawrence Siburian meminta Airlangga Hartarto untuk memilih jabatan antara menjadi Ketua Umum Golkar atau menjadi menteri. Pilihan tersebut disampaikan karena menilai performa Partai Golkar yang menurun pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Lawrence mengungkapkan seharusnya kursi menteri itu tidak diisi dengan orang yang jadinya memiliki rangkap jabatan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menyampaikan hal yang sama.
Seorang menteri dinilai Lawrence memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketua umum partai dalam menjalankan jabatannya.
"Karakteristik dua jabatan ini berbeda, oleh karena itu betul Pak Jokowi itu tak boleh dirangkap," ungkap Lawrence dalam diskusi bertajuk "Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru" di D'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Baca Juga: Bertemu dengan Airlangga dan Bamsoet, Luhut Bahas Munas Partai Golkar?
Hingga saat ini Airlangga menjabat dua posisi yakni sebagai Ketum Golkar dan juga Menteri Perindustrian. Menurutnya, Airlangga tidak boleh kembali merangkap jabatan seperti itu.
Hal itu disebutnya karena perolehan suara Partai Golkar yang menurun dibandingkan Pileg 2014. Meski ada kenaikan, namun kenyatannya angka perolehan partai berlambang beringin tersebut masih di bawah perolehan pada Pileg 2014.
"Pak Akbar Tanjung dulu seluruh provinsi dia keliling dan dia menginap. Bertemu dengan kader-kader dan pengurus di sini, apa programnya, apa yang harus dibantu. Itu yang harus dilakukan ketua umum partai," ujarnya.
Oleh karena itu, Lawrence meminta kepada Airlangga untuk memilih satu jabatan ke depannya. Apabila Airlangga tetap bekerja dengan dua jabatan, Lawrence yakin bakal mendapat protes dari kader.
"Harus memilih. Kalau jadi menteri kabinet enggak boleh dia rangkap jabatan lagi. Itu pasti akan ditentang oleh kader partai," tandasnya.
Baca Juga: Deklarasi Maju Caketum Golkar, Airlangga: Nanti Saja Menjelang Munas
