Infografis
Suara.com - Terkait pengisian pimpinan kursi MPR, Sekjen PPP Asrul Sani berharap bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah. Termasuk memaklumkan jika Gerindra juga mengincar kursi legislatif di Senayan.
Prosesnya, parpol pendukung Jokowi-KH.Ma'ruf bermufakat dulu, apakah akan mengajak partai koalisi Prabowo-Sandi bergabung atau tidak. Jika sepakat mengajak bergabung di tingkatan legislatif, maka kedua parpol koalisi bertemu untuk membahasnya.
"Tentu nanti di lima fraksi dari partai koalisi indonesia kerja kan hanya lima, bertemu internal dulu, setelah itu tidak menutup kemungkinan bertemu dengan fraksi-fraksi yang partainya tadinya mengusung 02," kata Asrul Sani, Sekjen PPP, saat ditemui disela-sela Mukernas ke-4 nya, di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Jumat (19/07/2019).
Masih menurut Asrul, musyawarah bersama dalam penentuan pimpinan MPR merupakan tujuan utama dari revisi Undang-undang MD3.
Baca Juga: Gerinda Incar Kursi Ketua MPR, Ini Reaksi PDIP
Penguatan pada tingkat legislatif akan dimulai melalui pertemuan para sekjen partai koalisi Indonesia Kerja, yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Kemudian dilanjutkan pertemuan antara ketua umum (ketum) koalisi, untuk menentukan posisi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPR hingga MPR.
Pertemuan Ketum partai dengan Jokowi, menurut Asrul Sani, menyesuaikan dengan agenda presiden. Namun pihaknya meyakini pertemuan tersebut akan berlangsung di bulan Juli ini.
"Antara lain terkait distribusi AKD, kalau pimpinan DPR kan sudah jelas menurut UU MD3, lima fraksi yang partainya paling banyak kursinya itu dapat jatah, enggak peduli koalisinya ada dimana. Kalau MPR kan sistem paket. Kalau pimpinan komisi-komisi, badan-badan, dan AKD lainnya itu kan mengusung sistem paket juga," terangnya.
Pihaknya mewajarkan jika Gerindra mengincar kursi pimpinan MPR, karena raihan kursi legislatifnya urutan ketiga setelah PDIP dan Golkar pada Pileg 2019 lalu.
Baca Juga: Ketua DPR Sudah Milik PDIP, Gerindra Incar Posisi Ketua MPR
Jika Gerindra benar-benar mengincar kursi pimpinan MPR, maka harus membuka komunikasi dan musyawarah dengan koalisi Indonesia Kerja.
