MA Tolak Kasasi Jokowi soal Karhutla, Menteri LHK Akan Ajukan PK
Siti mengakui, sedang mempelajari dokumen-dokumen penolakan tersebut sebelum mengajukan upaya PK.
Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, berencana mengajukan upaya peninjauan kembali setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Presiden Jokowi terkait kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah tahun 2015.
Siti mengakui, sedang mempelajari dokumen-dokumen penolakan tersebut sebelum mengajukan upaya PK.
Meskipun kasasi itu diajukan oleh Presiden Jokowi, nama Siti sebagai Menteri LHK masuk sebagai tergugat, bersama lima pihak lainnya.
Siti tidak menyebut kapan ia akan mengajukan PK. Namun, dirinya bersama Jaksa Agung yang ditunjuk sebagai pengacara negara akan mempelajari penolakan tersebut.
Baca Juga: Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Ini Kata Menteri LHK
"Kami akan melakukan peninjauan kembali kepada MA. Dan saya akan koordinasi kepada Jaksa Agung sebagai pengacara negara," kata Siti saat ditemui di Akademi Bela Negara Partai Nasional Demokrat, Jalan Pancoran Timur, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).
Siti kemudian menjelaskan gugatan warga negara yang diajukan pada 2015 itu menuntut adanya penyelesaian, seperti mengeluarkan aturan operasional yang bisa melindungi lingkungan.
Kemudian tuntutan lainnya ialah menyediakan fasilitas-fasilitas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan perawatan masyarakat.
Siti mengungkapkan, pemerintah sudah menjalani tuntutan tersebut seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, Siti tetap akan menempuh jalur hukum lanjutan untuk menanggapi penolakan kasasi tersebut. Selain berkoordinasi dengan Jaksa Agung, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan tergugat lainnya.
"Saya harus liat dulu dokumennya. Tapi walaupun seperti itu kita punya analiasis tentang apa-apa yang digugat sebab tahun lalu kan ketika mereka menang di pengadilan tinggi kan, kita tahu juga.”
Baca Juga: Jokowi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Menteri LHk Bilang Begini
Untuk diketahui, MA menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah tahun 2015.