Infografis
Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama dengan PT Huawei TECH Investment, untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi bidang telekomunikasi di balai-balai latihan kerja (BLK) secara masif sesuai kebutuhan industri. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, dengan CEO of Huawei CNBG Indonesia, Andy Ma Hui, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informasi, Ismail; Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3); Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Helmiati Basri; dan Yang Jiangtao, selaku Vice President Organization Transformation.
"Kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemerintah dalam rangka meningkatkan akses seluas-luasnya bagi para pencari kerja, sehingga mereka dapat memperoleh pelatihan keterampilan kerja bidang telekomunikasi di balai latihan kerja," kata Bambang.
Ia menyatakan yakin, kerja sama Kemnaker dengan PT Huawei TECH Investment memiliki peran penting dalam hal penyerapan tenaga kerja, yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Bambang mengatakan, sejalan dengan kebutuhan ini, diharapkan BLK dapat menggiatkan penyelenggaraan program pelatihan telekomunikasi BTS bagi para calon tenaga kerja, sehingga mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dengan melibatkan pihak industri.
Baca Juga: Kemnaker Minta Perusahaan Segera Terapkan Standar K3 Baru
Ia kembali menekankan pentingnya melibatkan pihak industri agar link and match terhadap kebutuhan industri, terutama bidang telekomunikasi dapat terpenuhi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diinginkan.
Upaya tersebut merupakan bagian penting dalam menyiapkan angkatan kerja yang mampu bersaing pada bidang telekomunikasi.
"Kami harap, kerja sama ini mampu memperluas penciptaan lapangan kerja, terutama bidang telekomunikasi dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja Huawei, serta memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia, " katanya.
Pada kesempatan itu, Dirjen PPK dan K3 Kemnaker, Sugeng Priyanto menilai, kerja sama Binalattas dengan Huawei merupakan salah satu cara tepat dan strategis untuk menggerakkan dan mendorong para pemangku kepentingan, baik manajemen maupun pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan ketenagakerjaan, termasuk melaksanakan K3.
Sugeng memberikan apresiasi kepada Huawei sebagai penerima penghargaan SMK3 tiga tahun beruntun, yaitu pada 2017, 2018 dan 2019, dengan kecelakaan nihil (zero accident). Penghargaan SMK3 tersebut tidak akan tercapai, jika kerja sama pelaksaan K3 antara Huawei dengan para pemangku kepentingan tidak berjalan secara baik.
Baca Juga: Kemnaker : Sertifikasi Kompetensi Jadi Jaminan Kualitas Pekerja Indonesia
"Salah satu indikator penilaian diantaranya harus bebas kecelakaan kerja, baik pada perusahaan itu sendiri, termasuk sub kontraktor yang melakukan sebagian pekerjaan, " ujar Sugeng.
