Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua hakim dalam kasus dugaan suap penanganan perkara suap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Kedua hakim tersebut yakni, Machri Hendra selaku Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Ivonne W. K Maramis yang merupakan hakim anggota.
Keduanya pun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Agus Winoto, mantan Aspidum Kejati DKI Jakarta.
"Hakim Hendra dan Ivonne kami periksa dalam kapasitas saksi untuk tersangka AGW (Agus Winoto)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (19/7/2019).
Baca Juga: Dicopot Setelah Kena OTT KPK, Ini Pengganti Aspidum Kejati DKI Agus Winoto
Selain kedua hakim itu, penyidik KPK turut memanggil karyawan swasta Francis Cahyadi dan ibu rumah tangga Susan Limena. Keduanya turut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Agus Winoto.
Kemudian, KPK turut memanggil penyidik pembantu pada Polda Metro Jaya, Fajar Setiyawan sebagai saksi. Namun, Fajar akan dimintai keterangan penyidik KPK untuk tersangka pengacara bernama Alvin Suherman (AVS).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Agus Winoto, selaku Aspidum Kejati DKI Jakarta, diduga sebagai penerima suap. Sementara dua tersangka lain adalah pengacara bernama Alvin Suherman (AVS) dan Sendy Perico (SPE) yang berprofesi sebagai pengusaha.
Untuk diketahui, tersangka SPE sempat menjadi buron KPK, hingga akhirnya menyerahkan diri dengan mendatangi KPK, Pada Minggu, 30 (6/2019) sekitar Pk15.00 WIB. Setelah proses pemeriksaan, dilakukan penahanan 20 hari pertama di Rutan K-4 KPK.
Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Jakarta menerangkan bahwa OTT terhadap ketiga tersangka bermula ketika Sendy Perico melaporkan penipuan yang dilakukan pihak lain senilai Rp 11 miliar.
Baca Juga: Setelah Kena OTT KPK, Aspidum Kejati DKI Resmi Dipecat
Alvin Suherman selaku pengacara Sendy, tutur Laode, telah menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Uang tersebut disiapkan guna memperberat tuntutan kepada pihak yang menipu Sendy.
"Uang ini diduga ditujukan untuk memperberat tuntutan kepada pihak yang menipunya," ujar Laode.
