Tokoh Gerakan Pembebasan Papua Barat Dapat Penghargaan dari Oxford

Kamis, 18 Juli 2019 | 15:25 WIB
Tokoh Gerakan Pembebasan Papua Barat Dapat Penghargaan dari Oxford
Ketua United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda. [The Guardian]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua United Liberation Movement for West Papua atau Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda diberi penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris.

Namun, penghargaan tersebut, menurut Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, tidak berpengaruh pada kebijakan pemerintah negara tersebut dan bukan berarti sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Papua.

"Dewan Kota Oxford secara politik bersifat independen dari pemerintah pusat, sehingga ini adalah urusan Dewan Kota Oxford. Kami mendukung integritas wilayah Indonesia dan menganggap Papua sebagai bagian integral dari Indonesia," ungkap pihak Kantor Luar Negeri.

Wali Kota Oxford Craig Simmons mengatakan, penghargaan tersebut layak diberikan pada Benny Wenda, yang menurutnya telah memberikan banyak kontribusi, baik secara lokal maupun di panggung internasional.

Baca Juga: Kota Oxford Kasih Penghargaan ke Tokoh OPM Benny Wenda, Indonesia Protes

Dikutip Suara.com dari BBC.com, Rabu (17/7/2019), Benny Wenda berkomentar, "Oxford termasuk menjadi yang pertama yang mendengar seruan rakyat Papua Barat akan keadilan, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri."

"Penghargaan ini menunjukkan bahwa orang-orang Oxford mendengarkan dan merespons," imbuhnya.

Sebelumnya Benny Wenda diberi suaka politik oleh Inggris pada tahun 2002. Setelahnya, Benny membuka markas Kampanye Papua Barat di Oxford pada 2013.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan keprihatinan yang besar atas situasi tersebut, tetapi Duta Besar Inggris mengatakan, "Tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris."

Melalui kantor Kampanye Papua Barat Merdeka, Benny terus mempromosikan referendum untuk kemerdekaan Papua.

Baca Juga: Bandingkan Petisi FPI dengan OPM, HNW Tak Terima Dikritik Gus Nadir

Benny menilai, suku-suku di kepulauan Papua memunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination) seperti yang diatur dalam statuta PBB maupun hukum internasional.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI