Infografis
Suara.com - Gerindra dan PAN merespons PKB yang menyatakan bahwa partai pendukung Jokowi - Maruf Amin membuka peluang akan mengajak serta partai eks pendukung Prabowo - Sandiaga dalam penentuan paket pimpinan MPR.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menganggap peluang tersebut memang ada. Karena, kata dia, dalam penentuan pimpinan MPR yang terdiri dsri unsur DPR RI dan DPD memang diperlukan lobi dan musyawarah.
Sejauh ini, diakui Muzani, partainya sudah membuka pembicaraan awal dengan partai lain terkait paket pimpinan MPR.
"Semua di gedung ini kan selalu akhirnya lobi-lobi yang menentukan, lobi-lobi itu sekarang masih dalam proses awal pembicaraan," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Baca Juga: Laporan Dicabut, Polisi Hentikan Kasus Politik Uang Caleg Gerindra
Namun terkait Gerindra akan membuat paket pimpinan MPR sendiri bersama partai eks pendukung Prabowo atau bergabung bersama dengan partai pendukung Jokowi dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), hal tersebut belum dapat dipastikan.
Tetapi Muzani mengatakan jika peluang di antara keduanya masih terbuka lebar.
"Peluangnya masih terbuka semua masih cair semua, sebelah sana sebelah sini masih cair. Tadi saya juga sudah berbicara dengan Muhaimin (Cak Imin) masih cair semua. Belum ada suatu konsen yang bertemu," kata Muzani.
Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap proses penentuan pimoinan MPR dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat. Ia juga tidak menutup kemungkinan jika pada akhirnya kedua partai antara pendukung Jokowi dan partai pendukung Prabowo nantinya dapat melebur dalam satu paket pimpinan.
"Kalau pimpinan, sekali lagi MPR sebagai majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang lalu, kita harap betul-betul bisa sejuk. bisa bagus, kalau bisa musyawarah mufakat," kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Baca Juga: Klaim Banyak Suara, Politikus Gerindra Merasa Dijegal Ponakan Prabowo
Sebelumnya, Ketua DPP PKB azilul Fawaid mengatakan, partainya membuka peluang kepada partai di luar pemerintah atau oposisi untuk ikut menentukan paket calon pimpinan MPR.
