Infografis
Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) sadar diri akan posisinya yang bukan merupakan partai pendukung Jokowi- Maruf Amin dalam Pilpres 2019. Karena itu, PAN tidak mau meminta jatah menteri kepada Jokowi.
Ketua Umum PAN Zulkifli mengatakan, pihaknya memahami aturan yang ada, sehingga tidak ada keinginan untuk mencampuri dan meminta jatah menteri tersebut.
"Kita ini mengerti aturan, termasuk kami juga, itu enggak bolah minta-minta itu, menurut aturan Konstitusi yang berdaulat itu rakyat. Rakyat sudah memberi kedaulatan kepada Presiden terpilih Pak Jokowi," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Saat ditanya pandangan PAN soal sturktur kabinet yang ideal, Zulkifli tidak memberi saran dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi selaku pemilik hak prerogatif.
Baca Juga: Dradjad Wibowo: Insya Allah, Zulkifli Hasan Ikut Nasihat Amien Rais
"Ini sepenuhnya hak Presiden terserah beliau, iya itu hak beliau sepenuhnya," ucap Zulkifli.
Sebelumnya, sinyal PAN yang akan merapat ke koalisi Jokowi menguat melalui pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan
Ia mengatakan partai yang diketuai Zulkifli Hasan siap untuk bergabung dan membantu Presiden Jokowi. PAN kata dia, siap untuk merapat ke dalam koalisi Indonesia kerja.
Bara mennuturkan, pihaknya bisa ikut andil menjadi bagian dari pemerintah dengan ikut mengambil alih posisi di pemerintahan hingga pucuk jabatan di parlemen.
"Saya pikir kan manifestasi macam-macam. Tentu bisa di pemerintahan, bisa di pimpinan DPR, MPR. Tentu kita perlu tempat yang bisa bekerja nyata untuk bantu Jokowi. Apakah di pemerintahan, kabinet, atau di parlemen itu manifestasi macam-macam," kata Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Baca Juga: Zulkifli Hasan: Kita Doakan Jokowi-Maruf Sukses Bawa Perubahan
