Infografis
Suara.com - Vonis 2 tahun penjara terhadap terdakwa kasus penyebaran kabar hoaks, Ratna Sarumpaet, membuat jaksa penuntut umum tak puas.
Ketua tim JPU kasus tersebut, Daroe Tri Sadono, menegaskan mengajukan banding karena vonis terhadap Ratna dinilai terlalu ringan.
Daroe Tri Sadono mengatakan, JPU sudah mengajukan banding ke PN Jaksel karena vonis dinilai jauh lebih ringan dari tuntutan mereka, yakni 6 tahun penjara.
Sebelumnya, Ratna Sarumpaet juga mengajukan banding karena menilai seharusnya divonis bebas.
Baca Juga: Atiqah Hasiholan Dukung Ratna Sarumpaet Ajukan Banding
"Iya JPU juga banding, karena putusan hakim kurang dari setengah tuntutan JPU, sehingga masih dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan belum memberikan efek prevensi khusus maupun secara umum," kata Daroe, Rabu (17/7/2019).
Sebelumnya, Ratna Sarumpaet yang sempat menerima putusan hakim ternyata berubah pikiran. Dia mengajukan banding di PN Jaksel dengan nomor 63/Akta.pid/2019/PN.Jkt.Sel yang diterima Panitera PN Jaksel Muhtar pada Rabu (17/7/2019) siang ini.
Ratna dan kuasa hukumnya menilai pasal yang dikaitkan dengan vonis terhadap dirinya tidak tepat.
"Benih-benih keonaran ini kami menilai tidak relevan ketika benih keonaran kemudian dikaitkan dengan pasal 14 ayat 1 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Karena dalam pasal 14 tersebut tidak menyebutkan benih-benih. Karena kalau kita bicara benih-benih artinya kita baru menduga-duga. Sementara di dalam pasal 14 ayat 1 itu dia harus terjadi keonaran, harus mutlak, ini lah yang kami minta kepastian hukumnya," kata kuasa hukum Ratna, Insank Nasruddin di PN Jaksel, Rabu (17/7/2019).
Untuk diketahui, Ketua Majelis Hakim Joni memvonis Ratna Sarumpaet 2 tahun penjara. Ratna terbukti bersalah sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana karena terbukti telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan benih keonaran.
Baca Juga: Berubah Pikiran, Ratna Sarumpaet Ajukan Banding Vonis 2 Tahun Penjara
JPU menjerat Ratna Sarumpaet dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
