Infografis
Suara.com - Partai Golkar menyatakan akan membantu kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Maruf Amin selama lima tahun depan. Terkait jatah menteri, Ketum Golkar Airlangga Hartanto menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi.
Airlangga menuturkan, Golkar tengah menyiapkan sejumlah kader terbaiknya yang bakal diusulkan untuk menduduki sejumlah pos menteri untuk kabinet Jokowi - Maruf Amin.
"Golkar akan menyesuaikan portofolionya di mana, dan orangnya siapa. Karena kader saya rasa, Golkar salah satu yang punya kader banyak dan bisa ditempatkan di berbagai posisi," kata Airlangga Hartanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Terkait berapa kader yanng disiapkan untuk menduduki pos menteri mana saja, Airlangga masih merahasiakannya.
Baca Juga: Menlu Singapura Kasih Selamat Jokowi Jadi Presiden Lagi
Ia hanya berharap jika Golkar bisa mendapatkan jatah kursi melebihi dari jatah yang didapat pada periode awal bersama Jokowi - Jusuf Kalla.
"Kemarin kan kita kan bergabung di babak kedua, sekarang kita kan ikut dari babak pertama. Ya tentu nanti harapannya akan berpartisipasi lebih aktif ya," kata Airlangga.
![Calon Presiden nomor urut 1 Jokowi bertemu Calon Wakil Presidennya Maruf Amin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/3/2019). [Biro Setpres]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/03/12/14302-jokowi-maruf-amin-ketemu-di-istana.jpg)
Sebelumnya, Airlangga Hartanto mengatakan partai berlambang pohon beringin tidak menuntut banyak soal pembagian jatah kursi menteri dalam kabinet Jokowi - Maruf Amin.
Keputusan menteri merupakan hak prerogatif presiden, maka dari itu ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Berapa (kursi), ini tergantung Pak Presiden," kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Baca Juga: Berstatus Tersangka, Emak-emak Penghina Jokowi Jadi Mumi Diperiksa Polisi
Namun begitu, kata Airlangga, Golkar siap bilamana kadernya ditunjuk mengisi beberapa pos menteri.
"Kalau kami kan punya kader yang siap dan juga mengenai jumlah dan yang lain itu adalah hak prerogatif Presiden, tergantung juga portfolio seperti apa," ujar Airlangga.
