Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang negara yang dirampas lewat korupsi pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) di pemerintahan Kota Bandung mencapai Rp 60 miliar. Hal itu ditemukan setelah KPK melakukan penelusuran terkait kerugian negara terkait dana yang diselewengkan dalam program tersebut.
"Jadi, sampai saat ini, dari alokasi anggaran Rp 123,9 miliar, dari proses perhitungan saat ini diduga negara dirugikan Rp 60 miliar," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).
Awalnya penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 26 miliar.
Menurut Febri, indikasi korupsi yang dilakukan para tersangka dengan cara penggelembungan harga sedemikian rupa sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh pemilik tanah jauh lebih kecil.
Baca Juga: TGPF Umumkan Kasus Novel Besok, WP KPK: Kami Tak Mau Bentuknya Rekomendasi
"Itulah, kerugian negara dalam kasus ini hampir setengah dari nilai anggaran tersebut," ucap Febri.
Febri menyebut penyidik KPK terus memproses dan melakukan verifikasi untuk mempertajam bukti-bukti dalam kasus korupsi RTH tersebut. Hasil penelusuran sementara, KPK pun menduga aliran dana korupsi tersebut juga mengalir ke pihak-pihak lain.
Hingga kini, KPK juga masih menelisik pihak yang menerima aliran uang korupsi RTH. Maka itu, KPK mengimbau pihak yang menerima uang dugaan korupsi tersebut untuk mengembalikan ke negara lewat KPK.
"Jadi sudah ada yang telah secara kooperatif mengembalikan dalam bentuk uang senilai puluhan juta rupiah dan lima bidang tanah," tutup Febri.
Sebelumnya, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; Hery Nurhayat, Tomtom Dabbul Qomar; serta anggota DPRD Bandung periode 2009-2014, Kadar Slamet
Baca Juga: Jika Temukan Jejak Hitam Kandidat Capim KPK, Segera Laporkan ke Sini
Kasus ini bermula ketika ada alokasi anggaran RTH pada APBD Perubahan (APBD-P) Kota Bandung tahun 2012 yang telah disahkan sebesar Rp1 23,9 miliar.
