Susun RAPBN, Menkeu Anggarkan Rp 10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja Jokowi

M. Reza Sulaiman | Ummi Hadyah Saleh
Susun RAPBN, Menkeu Anggarkan Rp 10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja Jokowi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). [Antara/Nova Wahyudi]

Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar merupakan janji kampanye Presiden Jokowi.

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020, untuk menampung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Tahun 2020 kami akan mendesain APBN untuk mendukung program-program pembangunan di dalam rangka tahun pertama RPJMN 2020-2024. Juga untuk menampung visi misi Presiden terpilih dan juga prioritas dan juga janji kampanye. Di APBN 2020 didesain dalam rangka untuk mendukung program-program tersebut," ujar Sri usai Rapat Terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Anggaran yang dimaksud Sri yakni anggaran yang disiapkan untuk tiga kartu sakti yakni Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sembako Murah. Tiga kartu sakti tersebut merupakan janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2019.

Anggaran yang disiapkan untuk kartu pra kerja di RAPBN 2020 kata Sri mencapai Rp 10 triliun.

Baca Juga: Orang RI Mulai Cemas, Kudu Mikir 1.000 Kali Untuk Belanja! Sri Mulyani Justru Diam Seribu Bahasa

Kata Sri, anggaran akan dilokasikan kepada 1 juta warga yang memperoleh pelatihan digital dan juga diberikan kepada 1 juta warga yang akan menempuh pelatihan regular.

"Kami juga akan mendesain Rp 10 triliun untuk Kartu Pra Kerja. Yaitu 1 juta (warga) melalui pelatihan digital dan 1 juta (warga diberikan) pelatihan reguler. Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinaator Menko Perekonomian," kata dia.

Sri menuturkan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, akan ada penambahan jumlah penerima beasiswa. Pasalnya saat ini yang mendapat beasiswa pemerintah hanya 380 ribu siswa, namun ada penambahan sekitar 400 ribu siswa.

"Untuk beberapa pos yang berhubungan dengan janji presiden seperti KIP-Kuliah akan ditambah jumlah beasiswa baru yang sekarang ini jumlahnya sekitar 380 siswa, akan ada tambahan sekitar 400.000 siswa yang akan kita jaga pada 4 tahun ke depan. Dengan demikian ada 4 kali lipat jumlah beasiswa untuk KIP Kuliah," ucap dia.

Tak hanya itu, Sri menuturkan Kemenkeu juga tengah mendesain bagaimana sistem pelaksanaan kartu sembako.

Baca Juga: Detik-detik Pemerintah Umumkan Tukin Dosen dan ASN Akan Cair Juli 2025

Pasalnya kata dia, masyarakat saat ini mengenal bantuan berupa rastra (beras sejahtera).