Infografis
Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa posisi Wakil Ketua DPR RI yang diduduki Taufik Kurniawan tidak bisa digantikan, menyusul vonis 6 tahun yang dijatuhkan kepada Taufik karena terbukti menerima suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.
Bamsoet berujar posisi Taufik tidak bisa digantikan karena berdasarkan aturan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) disebutkan, posisi anggota DPR dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam enam bulan sebelum masa jabatan habis.
"Setahu saya kalau sudah beberapa bulan menjelang berakhir sudah tidak boleh ada pergantian, coba nanti dicek ya saya belum baca lagi. Kalau PAW kan enggak bisa," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Meski begitu, Bamsoet mengatakan akan menggelar rapat pimpinan ihwal posisi Wakil Ketua DPR RI yang kini kosong ditinggal Taufik ke jeruji besi. Namun rapat tersebut tidak bisa segera dilaksanakan lantaran harus menunggu lengkap pimpinan.
Baca Juga: Tanggapi Vonis Ringan Taufik Kurniawan, JPU Lapor ke Pimpinan KPK
"Saya akan undang rapat pimpinan karena Fahri Hamzah masih di New Zealand. Fadli Zon juga, yang ada di sini hanya Pak Utut dan saya. Pak Agus juga sudah di New Zealand," kata Bamsoet.
Diketahui, Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara. Wakil Ketua DPR itu juga didenda Rp 200 juta dengan hukuman pengganti atau subsider 4 bulan kurungan.
Hal itu dibacanakan hakim Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (15/7/2019). Taufik Kurniawan terbukti menerima suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.
Meski hukuman itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama 8 tahun penjara.
"Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dengan denda Rp 200 juta subsider penjara 4 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Antonius Widijantono.
Baca Juga: Dipenjara 6 Tahun, Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun
Sebelumnya, Taufik Kurniawan dituntut hukuman penjara 8 tahun. Wakil Ketua Umum PAN itu juga didenda Rp 200 juta subsider penjara selama enam bulan. Tuntutan tersebut diberikan karena Taufik dianggap bersalah karena menerima fee untuk pencairan alokasi DAK mencapai Rp 4,85 miliar.
