Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, pidato kebangsaan Presiden Jokowi berjudul Visi Indonesia, Minggu (14/7) malam, beraroma paradigma pembangunanisme yang terasa kental pada era Orde Baru.
Fahri juga menganggap pidato Jokowi yang ia catat hanya sekitar 24 menit itu mudah dihapal, namun tidak bisa mewakili ide-ide dasar dalam bernegara.
"Cara presiden untuk sampai kepada kesimpulan 'bersatu' itu sangat berbau 'pembangunanisme' yang dulu sering kita dengar sebagai #TrilogiPembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dengan versi baru 5 tahap mencapai #VisiIndonesia itu semua soal pembangunan," kata Fahri dalam akun Twitter miliknya @Fahrihamzah, Senin (15/7/2019).
Jokowi dalam pidatonya, kata Fahri, hanya ingin memaksa bangsa untuk berubah namun tanpa memberi kejelasan mau dibawa ke mana.
Baca Juga: INFOGRAFIS: Jadi Presiden Lagi, Jokowi Pidato Tebar 3 Ancaman
Fahri berujar, Jokowi juga meminta semua untuk bersatu, serta menyinggung oposisi yang boleh-boleh saja namun dengan syarat.
"Presiden memuji 'oposisi dengan syarat'. Inilah yang kelak akan menjadi persoalan dan harus diperdebatkan," kata Fahri.
Terkait hal itu, Fahri mengatakan, pemerintah tidak seharusnya membuat syarat sepihak atas konsensus demokrasi. Semua itu harus berlandas hukum.
Ia juga menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bukan merupakan milik pemerintah. Begitu juga dengan agama dan adat ketimuran.
"Dulu, Orde Baru senang sekali memakai Pancasila untuk menyerang kiri dan kanan, juga menggunakan nilai 'ketimuran' dan agama serta sopan santun untuk membungkam para pembicara yang kritis kepada pemerintah. Ada trauma di generasi tertentu pada terminologi yang dulu kita lawan," tuturnya.
Baca Juga: Tanggapi Pidato Jokowi, PAN: a Call to Action
Fahri Hamzah yang sebelumnya mengaku tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya, kembali meminta agar para juru bicara menjelaskan maksud dari Visi Indonesia.
