Infografis
Suara.com - Presiden terpilih Jokowi memberikan pidato kebangsaan dalam acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.
Pidato kebangsaan itu dipublikasikan Jokowi sehari setelah dirinya bersamuh dengan mantan rivalnya dalam Pilpres 2019, yakni Prabowo Subianto.
Keduanya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7) pagi. Dalam pertemuan itu, Jokowi – Prabowo bersepakat mengedepankan kepentingan bangsa serta negara.
Dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan, banyak program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia (SDM) dalam pidatonya.
Baca Juga: Prabowo, Artis Hingga Petinggi Partai Nantikan Pidato Kebangsaan Jokowi
Program-program itulah yang akan menjadi fokusnya selama periode kedua sebagai presiden.
Pada pidatonya, Jokowi juga melontarkan beberapa ancaman untuk mereka yang tidak bisa diajak bekerja sama.
Berikut tiga ancaman yang dilontarkan Jokowi:
![[Suara.com/ Aldie Syaf Bhuana/Ema Rohimah]](https://media.suara.com/pictures/original/2019/07/15/81566-tiga-ancaman-jokowi.jpg)
1. Hajar penghambat investasi
Dalam lima tahun ke depan bersama wakilnya, Maruf Amin, Jokowi mengatakan akan membuka keran investasi lebih besar dibanding di periode pertama.
Baca Juga: Makin Lengket, Prabowo Tonton Jokowi Berikan Pidato Kebangsaan Nanti Malam
Menurutnya, investasi adalah kunci utama untuk membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan mengurangi angka pengangguran.
Ia secara tegas melantangkan bahwa semua pihak yang menghambat investasi di Indonesia akan diberantas.
"Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya!" seru Jokowi.
"Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," imbuhnya.
2. Copot pejabat yang tak efisien
Jokowi juga mementingkan reformasi birokrasi selama pemerintahannya di periode kedua. Ia menegaskan bahwa pola pikir birokrasi harus diubah.
"Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!" ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pejabat pemerintahan harus melayani masyarakat dengan baik dan tidak berbelit. Jika tidak, mereka akan dicopot oleh Jokowi.
"Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya," tegasnya.
3. Bubarkan lembaga yang tak bermanfaat
Tak hanya pejabat, Jokowi bahkan tak main-main akan membubarkan lembaga yang pemerintahan yang tidak berguna.
"Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan!" serunya.
Jokowi menyebutkan pula larangan-larangan bekerja yang menurutnya tak sesuai untuk pejabat pemerintahan.
"Tidak ada lagi pola pikir lama! Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. Harus berubah! Sekali lagi, kita harus berubah," kata Jokowi.
"Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, dan Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif," lanjutnya.
