Tanggapi Vonis Ringan Taufik Kurniawan, JPU Lapor ke Pimpinan KPK

Senin, 15 Juli 2019 | 16:27 WIB
Tanggapi Vonis Ringan Taufik Kurniawan, JPU Lapor ke Pimpinan KPK
Taufik Kurniawan akan segera menjalani persidangan kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016. [Foto dok. KPK]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang yang telah memvonis terdakwa Taufik Kurniawan selama 6 tahun penjara. Wakil Ketua DPR itu juga didenda Rp 200 juta dengan hukuman pengganti atau subsider 4 bulan kurungan.

Hakim menyebut bahwa Taufik terbukti menerima suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Perubahan Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.

"KPK menghormati putusan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang yang disampaikan hari ini. Kami melihat hampir seluruh Dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh hakim, demikian juga pertimbangan dan analisis Penuntut Umum yang juga diterima majelis hakim," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

KPK menyoroti terkait pencabutan hak politik Taufik Kuriniawan meski dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum meminta pencabutan selama 5 tahun, namun majelis hakim hanya memberikan 3 tahun.

Baca Juga: Kasus Lain, KPK Telisik Dugaan Keterlibatan Rommy di Suap DAK Tasikmalaya

"Salah satu poin yang juga penting adalah dikabulkannya pencabutan Hak Politik terdakwa. Meskipun memang dari tuntutan kami 5 tahun, baru dikabulkan selama 3 tahun," ujar Febri.

KPK pun berharap penambahan hukuman pencabutan hak politik tersebut dapat dilakukan secara konsisten, terhadap kasus kasus korupsi yang melibatkan elite politik.

"Ini dapat secara konsisten diterapkan, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan publik berdasarkan kepercayaan atau suara yang diberikan masyarakat padanya," kata Febri.

Febri menegaskan hal ini dapat menjadi pelajaran bagi pejabat negara, yang memang dipilih langsung oleh masyarakat, agar tak terlibat praktik korupsi.

"Apalagi setelah selesai menyelesaikan hukuman, Hak politiknya dicabut untuk waktu tertentu," ujar Febri.

Baca Juga: KPK Periksa Wabendum PPP Terkait Suap DAK Kota Tasikmalaya

Dia mengatakan, JPU akan melaporkan kepada pimpinan KPK untuk menentukan apakah akan mengajukan upaya hukum lain terkait putusan PN Semarang. Diketahui, vonis yang dijatuhkan kepada Taufik lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hakim memvonis Taufik pidana 8 tahun penjara.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI