Geger Waria Masuk Kementerian, Begini Jawaban PM Malaysia Mahathir

Kamis, 11 Juli 2019 | 16:23 WIB
Geger Waria Masuk Kementerian, Begini Jawaban PM Malaysia Mahathir
Rania Zara Medina - (Facebook/Rania Zara Medina)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Baru-baru ini, media sosial di Malaysia diramaikan oleh kabar tentang ditunjuknya mantan pemenang kontes kecantikan transgender, Rania Zara Medina, sebagai anggota komite di Kementerian Kesehatan.

Rania dikabarkan akan mewakili komunitas transgender dengan posisinya di komite Country Coordinating Mechanism (CCM), atau Mekanisme Koordinasi Negara, Malaysia untuk periode 2019-2021.

Kabar itu seketika viral setelah Rania mengunggah surat penunjukannya, yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Kesehatan Dr Lee Boon Chye, ke Facebook.

Diberitakan The Star, pengangkatan Rania di kementerian kemudian banjir kritik dari berbagai kalangan.

Baca Juga: Perdagangkan Wanita Transgender Thailand ke Jerman, 5 Orang Didakwa Berat

Menanggapi hal itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad pun buka suara.

Saat diberondong pertanyaan wartawan, ia mengaku tidak tahu jenis kelamin Rania.

Dalam jumpa pers di lobi Parlemen, Rabu (10/7/2019), Mahathir mempertanyakan bukti yang sudah dikonfirmasi bahwa Rania benar-benar seorang wanita transgender.

"Transgender apa? Sudahkah Anda memeriksanya? Apakah dia benar-benar seorang transgender?" kata Mahathir, dikutip dari The Star.

"Saya tidak tahu apakah dia seorang transgender. Saya belum pernah bertemu dengannya," katanya lagi.

Baca Juga: Transgender Ini Protes, Nama Stefi Dipanggil Rudi saat Nyoblos

Sementara itu, Dr Lee telah menyampaikan pembelaannya terhadap penunjukan Rania di kementerian.

Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan bahwa CCM Malaysia dibentuk pada 2009 dengan tujuan mengatasi HIV/AIDS melalui kontribusi dari Global Fund.

"Sebagaimana disyaratkan oleh Global Fund, anggota CCM terdiri dari 25 orang yang mewakili pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, LSM, akademisi, dan perwakilan masyarakat dari kelompok sasaran," ungkap Dr Lee.

"Kelompok-kelompok sasaran ini termasuk transgender, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, pekerja seks perempuan, pengguna narkoba, dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA)," lanjutnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI