Infografis
Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengungkapkan sosok yang akan mengisi dua pos kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan sudah bisa diprediksi. Mereka bukan dari orang partai politik.
Menurutnya hal itu menjadi tradisi di pemerintahan sebelumnya, bahkan saat pemerintahan Joko Widodo periode pertama.
"Ada posisi di kabinet yang secara tradisi tidak pernah diserahkan kepada perwakilan partai, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan," kata Ray dalam diskusi bertema Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi di Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Dia mengatakan Menteri Keuangan biasa dijabat seorang profesional murni. Begitu juga halnya dengan Menteri Pendidikan.
Baca Juga: Relawan Jokowi: Tak Masalah Oposisi Gabung ke Kabinet
"Menteri Pendidikan secara tradisional biasanya diambil Muhammadiyah. Sektor pendidikan itu harus dikelola murni dengan pendidikan, karena terkait jaminan masa depan generasi anak cucu kita, maka memang sebaiknya dihindarkan dari perwakilan partai," ujar Ray.
Terkait komposisi menteri dari partai dan profesional, Ray memperkirakan perbandingannya adalah 60 persen untuk kader partai dan 40 persen bagi non partai.
"Tapi bisa juga perbandingannya 70 persen partai, 30 persen non partai," katanya.
Sementara itu, Ray Rangkuti juga memperkirakan Kementerian Desa jadi posisi menteri paling diincar oleh partai pendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019. Kementerian Desa dinilai salah satu pos kementerian paling 'basah'.
'Basah' dalam arti kementerian ini penting dan terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak. Sehingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan menjadi perebutan partai pendukung.
Baca Juga: Kabinet Baru Jokowi, Pengamat: Ada Indikasi Lawan Politik Minta Diakomodasi
"Sejak 2010, kementerian yang' basah' tidak hanya terkait kementerian ekonomi, tapi juga kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," kata Ray.
Kementerian Desa ini akan dijadikan proyeksi memupuk basis massa melalui program kementerian tersebut. Dia mengatakan program pengucuran dana desa oleh Kementerian Desa, dapat menyita perhatian publik yang positif, khususnya masyarakat di desa-desa,sehingga akan berimbas positif bagi partai yang berhasil menempatkan kadernya sebagai menteri di sana.
Ray mengatakan pada periode pemerintahan Jokowi yang pertama, Kementerian Desa hanya diminati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena PKB menurutnya ingin menjaga basis massa pemilih yang mayoritas tinggal di desa.
Pada periode pemerintahan ke depan, dia memperkirakan PDI Perjuangan juga akan ikut meminati kementerian tersebut, sebab PDIP belum memiliki figur yang cukup kuat untuk dicalonkan sebagai presiden tahun 2024, sehingga butuh memupuk basis massa yang lebih kuat.
Adapun Golkar, menurutnya, akan tetap meminati sektor kementerian yang berkaitan dengan masyarakat menengah ke atas, sebagai basis massanya. (Antara)
