Infografis
Suara.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mengungkapkan sosok yang akan mengisi dua pos kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan sudah bisa diprediksi. Mereka bukan dari orang partai politik.
Menurutnya hal itu menjadi tradisi di pemerintahan sebelumnya, bahkan saat pemerintahan Joko Widodo periode pertama.
"Ada posisi di kabinet yang secara tradisi tidak pernah diserahkan kepada perwakilan partai, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan," kata Ray dalam diskusi bertema Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi di Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Dia mengatakan Menteri Keuangan biasa dijabat seorang profesional murni. Begitu juga halnya dengan Menteri Pendidikan.
Baca Juga: Relawan Jokowi: Tak Masalah Oposisi Gabung ke Kabinet
"Menteri Pendidikan secara tradisional biasanya diambil Muhammadiyah. Sektor pendidikan itu harus dikelola murni dengan pendidikan, karena terkait jaminan masa depan generasi anak cucu kita, maka memang sebaiknya dihindarkan dari perwakilan partai," ujar Ray.
Terkait komposisi menteri dari partai dan profesional, Ray memperkirakan perbandingannya adalah 60 persen untuk kader partai dan 40 persen bagi non partai.
"Tapi bisa juga perbandingannya 70 persen partai, 30 persen non partai," katanya.
Sementara itu, Ray Rangkuti juga memperkirakan Kementerian Desa jadi posisi menteri paling diincar oleh partai pendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019. Kementerian Desa dinilai salah satu pos kementerian paling 'basah'.
'Basah' dalam arti kementerian ini penting dan terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak. Sehingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan menjadi perebutan partai pendukung.
Baca Juga: Kabinet Baru Jokowi, Pengamat: Ada Indikasi Lawan Politik Minta Diakomodasi
"Sejak 2010, kementerian yang' basah' tidak hanya terkait kementerian ekonomi, tapi juga kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," kata Ray.
