Cek Fakta
Suara.com - Setelah resmi ditunjuk sebagai pengacara, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sedang mengusus penangguhan penahanan Habil Marati yang mendekam di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya terkait kasus ancaman pembunuhan terhadap empat tokoh nasional.
Terkait permohonan ini, Yusril menyebut, pihak keluarga dari Habil siap pasang badan sebagai penjamin agar polisi bisa melepas politikus PPP tersebut.
"Kami sudah mendiskusikan kemungkinan Pak Habil ditangguhkan penahanannya. Hanya keluarganya saja (penjamin) nanti kalau diperlukan tambahan jaminan saya akan kontak kawan-kawan yang lain untuk melalukan penjaminan," ungkap Yusril di Polda Metro Jaya, Rabu (10/7/2019) petang.
Yusril mengatakan, pengajuan penangguhan penahanan terssbut dilakukan mengingat kondisi kesehatan Habil. Sebab, selama meringkuk di hotel prodeo, kesehatan Habil menurun.
Baca Juga: Habil Disebut Donatur Pembunuhan Wiranto Cs, Yusril: Apa Betul Seperti Itu?
"Kelihatannya kurang sehat juga Pak Habil," sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Habil mengatakan, ia menyerahkam kasus tersebur kepada Yusril. Nantinya, Yusril yang akan menjelaskan ke publik ihwal kasus tersebut.
"Saya telah menyerahkan sepenuhnya dan saya telah membuka semua kepada pengacara saya Yusril Ihza Mahendra sehingga segala sesuatunya biarkan beliau bang Yusril yang menjelaskan kepada publik," papar Habil.
Diketahui, polisi telah menangkap dan menetapkan Habil Marati sebagai tersangka terkait kasus dugaan ancaman pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu bos lembaga survei.
Wadirkrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ade Ary sebelumnya menyebut, Habil berperan sebagai pemberi dana sebesar Rp 150 juta kepada Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen untuk keperluan pembelian senjata api terkait rencana pembunuhan terhadap para tokoh tersebut.
Baca Juga: Ditunjuk Jadi Pengacara, Yusril Jenguk Habil Marati di Polda Sore Ini
Para tokoh yang menjadi target pembunuhan itu di antaranya adalah Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menkopolhukam Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.
