Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan status Habil Marati yang dituduh polisi sebagai penyandang dana terkait rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional.
Hal itu disampaikan Yusril saat membesuk Habil di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Rabu (10/7/2019) petang.
"Pak Habil sudah cukup lama di tahanan di rutan Polda dengan sangkaan beliau memberikan sejumlah dan untuk membeli sejumlah senjata dan berencana untuk makar. apa betul seperti itu?" kata Yusril.
Meski demikian, Yusril akan mempelajari terlebih dahulu terkait kasus yang kini menjerat Habil sebagai tersangka. Ia juga akan berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya guna mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi.
Baca Juga: Ditunjuk Jadi Pengacara, Yusril Jenguk Habil Marati di Polda Sore Ini
"Tapi saya mau pelajari dulu secara sepintas, kasus ini mungkin akan saya terima permintaan beliau untuk menjadi penasehat hukumnya dan juga berkooordinasi dengan Polda dan Mabes Polri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," papar Yusril.
Agenda besukan itu dilakukan Yusril setelah diminta seseorang untuk memberikan pendampingan hukum kepada Habil. Lewat perbincangan melalui sambungan telepon itu, Yusril pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk bertemu langsung Habil di penjara.
"Baru sekarang ini saya dihubungi oleh beliau melalui seseorang dan saya mau komunikasi langsung dengan pak Habil hari ini," sambungnya.
Diketahui, polisi telah menangkap dan menetapkan Habil Marati sebagai tersangka terkait kasus dugaan ancaman pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu bos lembaga survei.
Wadirkrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ade Ary sebelumnya menyebut, Habil berperan sebagai pemberi dana sebesar Rp 150 juta kepada Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen untuk keperluan pembelian senjata api terkait rencana pembunuhan terhadap para tokoh tersebut.
Baca Juga: Besok, Kivlan Zen Akan Dikonfrontasi Dengan Tersangka Iwan dan Habil Marati
Para tokoh yang menjadi target pembunuhan itu di antaranya adalah Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menkopolhukam Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.
