Pidato di PBB, Artis Beken Sekaligus Aktivis Hong Kong Diinterupsi China

Rabu, 10 Juli 2019 | 13:13 WIB
Pidato di PBB, Artis Beken Sekaligus Aktivis Hong Kong Diinterupsi China
Artis sekaligus aktivis Hong Kong Denise Ho - (Instagram/@hoccgoomusic)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Aktivis pro demokrasi sekaligus artis beken Hong Kong, Denise Ho, dua kali diinterupsi seorang diplomat asal Beijing, China saat berpidato untuk Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), Senin (8/7/2019).

Dalam pidatonya, sang penyanyi pop mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap China.

Diberitakan Channel News Asia, ia mengutuk undang-undang yang baru-baru ini memicu krisis terburuk dalam sejarah Hong Kong, yakni undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke daratan China, yang saat ini masih ditangguhkan.

"Akankah PBB menggelar sidang darurat untuk melindungi rakyat Hong Kong?" tanyanya pada anggota dewan, dengan bersikeras bahwa kebebasan di Hong Kong sedang menghadapi serangan yang serius.

Baca Juga: Diprotes Jutaan Warga, RUU Ekstradisi Hong Kong Dinyatakan Batal

Pidato Denise Ho dua kali disela oleh sekretaris pertama dari utusan China, Dai Demao. Ia menilai Denise Ho tak tertib sebagai pembicara dan telah melanggar peraturan PBB.

Dai Demao menuding Deniso Ho melakukan penghinaan terhadap Beijing karena menyamakan Hong Kong dengan China, bukannya menyebut Hong Kong sebagai bagian dari China.

Setelah berpidato, Denise Ho mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya tidak memposisikan China dan Hong Kong pada level yang sama.

Namun, ia menambahkan, "Kita semua dalam bahaya di Hong Kong karena sebentar lagi akan menjadi kota baru (di China -red), di mana kita akan kehilangan kebebasan berbicara."

"Ini benar-benar titik kritis di mana kita bisa melindungi kota kita atau sebaliknya," tambahnya.

Baca Juga: Massa Demonstran Hong Kong Serbu Gedung Parlemen

Para pengunjuk rasa ingin agar RUU Ekstradisi dihapuskan. Selain itu, mereka juga mendesak agar dilakukan penyelidikan independen terhadap taktik polisi yang digunakan terhadap para pengunjuk rasa, amnesti bagi mereka yang ditangkap.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI