Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu meminta warga negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS yang terlantar di Suriah untuk berjanji secara lisan dan tertulis untuk setia pada Pancasila sebelum dipulangkan ke tanah air.
Ryamizard memastikan pemerintah tidak akan memulangkan mereka jika tidak mau membuat surat tertulis dan berjanji untuk setia pada Pancasila. Janji tersebut, kata Ryamizard, penting untuk diambil bagi seluruh WNI simpatisan ISIS di Suriah tanpa terkecuali, anak kecil maupun perempuan.
"Janji dulu dong, janji dulu. Kalau di sini mau jadi ISIS tidak usah saja (dipulangkan). Kalau di sini dia mau insyaf jadi orang baik-baik ya tidak apa-apa," ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).
"Mau anak kecil atau perempuan janji dulu tidak begitu lagi. Kalau melanjutkan perjuangan di sini kan bahaya dong," Ryamizard menambahkan.
Baca Juga: Menhan Sebut TNI-Polri Hanya Mampu Tangani Terorisme 1 Persen
Terkait proses pengambilan sumpah setia terhadap Pancasila, Ryamizard mengatakan jika diperlukan pemerintah bisa menemui langsung WNI tersebut ke Suriah sebelum dipulangkan ke tanah air.
"Bila perlu kita datang ke situ," tegasnya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menuturkan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berprikemanusiaan. Hanya, pengambilan janji setia terhadap Pancasila dan NKRI itu harus tetap dilakukan bagi WNI simpatisan ISIS sebelum dipulangkan ke tanah air.
"Kita ini bangsa yang berperikemanusiaan. Tapi kalau orang-orang itu datang langsung ngebom sana ngebom sini rusak nanti. Tidak boleh. Janji dulu tidak berbuat macam-macam," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan Pemerintah akan menggelar rapat dengan semua pihak terkait sebelum memulangkan WNI mantan simpatisan ISIS yang terlantar di Suriah. Sebab, pemulangan WNI yang sempat berbaiat ke ISIS tersebut belum dirumuskan.
Baca Juga: Menhan Ryamizard: Waspada dan Siaga Aktivitas Terorisme di Filipina Selatan
"Harus dirapatkan pasti dari berbagai sisi. Dari sisi Kemenkopolhukam dari sisi ketenagakerjaan, dari sisi Kementerian Sosial dan seterusnya. Belum dirumuskan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6) kemarin.
