Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan aparat TNI dan Polri dalam menangani aksi terorisme. Ryamizard menilai TNI dan Polri hanya mampu menangani aksi terorisme sebesar 1 persen.
Ryamizard mengatakan bahwa untuk menangani terorisme kekuatan seutuhnya justru berada di tangan rakyat bukan TNI dan Polri. Hal itu dikatakan Ryamizard saat membuka simposium bertajuk 'Penataan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara Yang Tangguh', di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).
"Sekarang teroris itu tidak bisa diatasi oleh polisi dan tentara. Tidak bisa. Hanya 1 persen, 99 persen itu di kekuatan rakyat," kata Ryamizard.
Untuk itu, Ryamizard mengajak semua masyarakat untuk sama-sama melawan aksi terorisme. Salah satunya melalui bela negara.
Baca Juga: Terkuak, Teroris JI Digaji Rp 15 Juta dari Bisnis Kebun Sawit di Pulau Ini
"Kita sudah ada wadahnya yaitu bela negara, itu total warfare. Tidak bisa satu negara menyelesaikan masalah teroris, harus bersama-sama seluruh rakyat. Kita jadikan teroris musuh bersama," ujarnya.
Sebelumnya, Ryamizard mengungkapkan Kementerian Pertahanan telah mendesain Strategi Pertahanan Negara 'Smart Power' yang berbasis 'Perang Semesta' atau 'Total Warfare'. Strategi tersebut merupakan kombinasi sinergis antara pembangunan kekuatan hard power atau kekuatan rakyat dan operasional TNI dan soft power (mindset dan diplomasi pertahanan kawasan) guna mengantisipasi tiga dimensi ancaman.
Ryamizard menyebutkan tiga dimensi ancaman tersebut meliputi, ancaman fisik yang nyata dan belum nyata serta ancaman non fisik yang dapat mengancam ideologi negara dan mindset bangsa.
"Sebagai bagian dari sistem pertahanan Indonesia, lapisan pertahanan dengan Strategi Perang Berlarut harus disiapkan sejak dini oleh pemerintah," tuturnya.
Baca Juga: Kiprah Teroris Wijayanto: Jadi Intelijen JI dan Penyuplai Logistik di Poso
