Cek Fakta
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran menteri Kabinet Kerja jilid I di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).
Dalam rapat tersebut, Jokowi menyinggung beberapa permasalahan yang harus diselesaikan di tahun 2019. Menurutnya, dari angka yang dirilis Badan Pusat Statistik, angka ekspor dan impor secara tahun ke tahun menurun.
"Kita perlu melihat betul angka-angka yang telah didapat oleh BPS. Perlu melihat betul dengan hati-hati angka-angka yang ditampilkan BPS coba angka-angkanya ditampilkan. Ekspor Januari sampai mei 2019 year on year turun 8,6, impor Januari-Mei juga turun 9,2," ujar Jokowi dalam sidang kabinet.
Ia pun meminta jajaran menterinya untuk berhati-hati terkait menurunnya angka ekspor dan impor.
Baca Juga: Diusul Jadi Menteri Jokowi, Ini Kejanggalan Kisah Viral Profesi Audrey Yu
Bahkan kata Jokowi, neraca perdagangan antara Januari sampai Mei 2019 masih defisit USD 2,14 miliar.
"Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit 2,14 miliar US dolar. Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi," kata dia.
Jokowi pun menegur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Ia mengingatkan perihal impor migas yang masih tinggi.
"Kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," kata dia.
Baca Juga: MA Saran Jokowi Jangan Langsung Kasih Amnesti untuk Baiq Nuril
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut terkait ekspor, Indonesia memiliki peluang besar karena terjadi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China
"Kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika besar sekali dengan pengenaan tarif barang-barang produk dari Tiongkok, dari China. Ini kesempatan kita menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik dari industri-industri yang ada," tutur Jokowi.
Jokowi menuturkan pemerintah seharusnya memberikan insentif terhadap eksportir baik yang kecil, sedang, maupun besar dan juga insentif berupa bunga.
Sebab jika tidak ada insentif, para eksportir akan sulit menembus pasar AS maupun membuka pasar baru.
"Kalau hanya rutinitas dan tidak memberikan insentif untuk eksportir-eksportir baik yang kecil, besar maupun sedang ataupun insentif-insentif yang berupa bunga misalnya ya sulit untuk mereka bisa menembus baik ke pasar yang tadi saya sampaikan maupun pasar-pasar yang baru, sekali lagi ini peluang, tekstil itu peluang," kata Jokowi.
"Gede-gede sekali furniture itu peluang. Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang, ada oppurtunity tidak bisa kita ambil karena insentif-insentif itu tidak kita berikan," imbuhnya.
Dalam sidang kabinet ini turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
Kemudian, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
