Cek Fakta
Suara.com - Rencana Pemerintah Aceh melegalkan poligami yang saat ini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendapat penolakan dari akademisi perempuan Aceh.
Penolakan tersebut disampaikan Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe Marhamah. Dia mengemukakan pendapat pribadinya saat diminta tanggapan Portalsatu.com - jaringan Suara.com.
Menurut Marhamah secara pribadi tidak setuju lantaran banyak pria berpoligami kenyataannya tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Islam, khususnya tak berlaku adil.
"Adil itu relatif, tidak bisa diukur. Misalnya, ada dua anak yang kita berikan uang sama Rp 10 ribu, apakah itu sudah adil, belum tentu. Banyak kajian-kajian adilnya itu yang harus diperdalam," ujarnya, Sabtu (6/7/2019).
Baca Juga: Politikus Cantik Ini Tak Setuju Legalisasi Poligami di Aceh, Ini Alasannya
Ia mengemukakan meski sudah diperbolehkan tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lebih jauh terkait pengaturan poligami di dalam qanun hukum keluarga tersebut.
"Makanya terkadang meskipun kita sudah membolehkan, tapi memberikan syarat-syarat yang lebih jauh. Seperti halnya Rasulullah, karena Islam membolehkan, maka beliau mencontohkan, adilnya Rasulullah," tutur Doktor Komunikasi Penyiaran Islam lulusan UIN Sumatera Utara ini.
Marhamah pun melihat apa yang terjadi di Aceh saat ini malah terkesan aneh.
"Jika Islam sudah membolehkan, untuk apa qanun lagi. Qanun itu kan bagian terkecilnya saja, kalau mau menjalankan, yang dari Islamnya saja. Apa yang dikatakan Islam boleh, sudah aman itu semua, tidak boleh kita menafikan," ucapnya.
Untuk diketahui, saat ini Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam sudah menyerahkan draf qanun atau peraturan daerah mengenai keluarga yang salah satunya mengatur tentang diperbolehkannya poligami kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Baca Juga: Ulama Aceh Barat Dukung Pelegalan Poligami
Dalam draf tersebut, Pemerintah Aceh merancang aturan mengenai ketentuan poligami secara terperinci. Wakil Ketua Komisi VII DPRA Musannif mengatakan dalam qanun tersebut diatur jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki.
